Kompas.com - 03/07/2018, 15:36 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay curiga partai politik memang memiliki banyak kader mantan narapidana kasus korupsi yang hendak dicalonkan sebagai anggota DPR RI atau DPRD Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, para politisi yang berada di DPR dan pemerintah ramai-ramai menolak Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan mantan napi kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif.

"Bisa jadi, dalam rangka melindungi calon-calon tertentu. Jangan-jangan memang ada calonnya mantan koruptor yang ingin diselamatkan," kata Hadar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Ketua KPU Anggap Sah PKPU Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Hadar menilai, seharusnya DPR dan pemerintah bisa menghormati kewenangan KPU untuk membuat aturannya sendiri. Sebab, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang independen.

"Jadi jangan juga kita mencoba menekan KPU," ujarnya.

Ia menceritakan, selama menjabat sebagai komisioner KPU, tak pernah ada peraturan yang mendapat penolakan luar biasa seperti sekarang ini. Menurut dia, baru kali ini Kementerian Hukum dan HAM sampai menolak untuk mengundangkan peraturan yang telah dibuat KPU.

Akibatnya, status PKPU 20/2017 pun menjadi tidak jelas.

"Padahal, pendaftaran caleg sudah dibuka besok. Kalau seperti ini, apa mau kita bilang, pemerintah ini yang ganggu pemilu?" ujarnya.

Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Kemenkumham sebelumnya menolak untuk mengundangkan PKPU 20/2018. Kemenkumham meminta larangan mengenai eks napi korupsi ikut pemilu dihapus dari PKPU karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Nasional
Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Nasional
Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Nasional
Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nasional
Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Nasional
Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

Nasional
PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Paminal dan Provos

Beda Paminal dan Provos

Nasional
Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.