Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pemerintah Harus Lebih Waspada dalam Mengatasi Masalah Ekonomi

Kompas.com - 08/09/2018, 08:42 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno meminta pemerintah lebih waspada dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, khsusnya terkait lemahnya nilai tukar rupiah.

Hal itu ia ungkapkan saat membacakan pernyataan sikap partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam merespons situasi ekonomi saat ini.

Menurut Sandiaga, pemerintah harus mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang bersifat pemborosan.

"Impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan dan barang mewah ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok," ujar Sandiaga saat memberikan keterangan pers di kediaman bakal calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, (7/9/2018) malam.

Di sisi lain, Sandiaga meminta pemerintah mengurangi pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial serta tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Sandiaga: Yang Ditanyakan Rakyat Itu Masalah Ekonomi, Bukan Tim Sukses

Menurut Sandiaga, tekanan terhadap nilai rupiah disebabkan lemahnya faktor fundamental ekonomi, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Ia berpendapat hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.

"Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," kata Sandiaga.

Selain itu, lemahnya nilai rupiah juga terjadi karena pertumbuhan sektor manufakturing yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga: Pemerintah Tak Berhasil Mendayagunakan Ekonomi Rakyat

Sandiaga mengatakan, sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 1997, saat ini hanya 19 persen.

"Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita," ujar dia.

"Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil, yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti tahu dan tempe," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com