KPK Terus Dalami Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar.

"Nanti kita pelajari dulu seperti apa, nanti apa memang ada aliran dana seperti itu, nanti kita pelajari pelan-pelan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

"Kalau (hanya) di omong-omong juga, kalau kita enggak bisa buktikan gimana," lanjut dia.

Jika nantinya memang ditemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut, Saut belum bisa memastikan apakah Golkar akan dijerat pasal korupsi korporasi.

Baca juga: KPK Berharap Idrus Marham Buka-bukaan soal Kasus PLTU Riau-1

Ia mengatakan hal itu masih perlu dipelajari lebih lanjut sebab partai berbeda dengan perusahaan biasa yang mencari keuntungan.

"Korporasi itu kan kalau by definition apakah seperti korporasi biasa dengan pengertian mencari untung, ini kan bukan cari untung, ini organisasi," ujarnya.

"Nanti kita lihat pada norma-norma yang harus diperdebatkan," sambung dia.

Kasus PLTU Riau-1 berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial.

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak.

Baca juga: Kata Novanto soal Dugaan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar

Pengacara Eni, Fadli Nasution mengatakan adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU.