Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Bantah Jadi Bakal Cawapres untuk Dukung Logistik Prabowo

Kompas.com - 30/08/2018, 08:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah pencalonan dirinya dikarenakan memiliki kekayaan besar yang mampu mendukung kepentingan logistik Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sandiaga mengklaim tak pernah ada pembahasan terkait hal itu dalam pencalonannya sebagai bakal cawapres.

Sandiaga juga mengklaim maju sebagai bakal cawapres untuk memperjuangkan agenda ekonomi yang diprioritaskan Prabowo dan mitra koalisi.

"Pembicaraan itu tak pernah ada. Dan memang seperti kita ketahui, fokus pada ekonomi ini yang terus digaungkan," kata Sandi dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (29/8/2018).

Sandiaga memaparkan, perhatian pada isu ekonomi sudah dibangun dalam waktu cukup lama sebelum ia dicalonkan sebagai bakal cawapres. Menurutnya, Gerindra, PAN, dan PKS memperhatikan sejumlah agenda prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat.

"Banyak hubungan yang dijalin bersama calon mitra koalisi, PKS, PAN, dan dalam pembicaraan tersebut kita ingin melihat titik format bagaimana waktu di awal ini kita fokus pada masalah-masalah yang diaspirasikan untuk bisa ditangkap," ujarnya.

Baca jugaSandiaga Sempat Bingung dengan Julukan Santri di Era Post-Islamisme

Sebelumnya Sandi hanya mengetahui bahwa justru Anies yang menjadi pilihan pertama Prabowo. Saat pemilihan masih berkutat pada nama Anies, Sandi mengaku masih santai. Kendati demikian, ia sempat cemas jika Anies meninggalkan kursi DKI 1. Sebab, ia merasa selama ini sudah kompak dengan Anies.

"Sinergi tandem keduanya enak sekali di hati kecil saya, saya juga ragu apakah dia mau meninggalkan tugasnya di Jakarta. Akhirnya dia menunjukan komitmen utuk menuntaskan janji dia lima tahun ngurusin Jakarta," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga memaklumi keputusan Prabowo tak sesuai dengan kesepakatan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan Uztaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Prabowo, kata Sandi, menghormati rekomendasi tersebut.

Namun, rekomendasi itu perlu dikomunikasikan dengan mitra koalisi. Prabowo melihat isu utama yang menjadi prioritas masyarakat saat ini adalah isu ekonomi.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

"Yang ada di lapisan masyarakat keseharian, isu-isu lapangan pekerjaan, bagaimana UMKM lebih dibangkitkan untuk ekonomi kerakyatan, isu-isu yang disinggung yang banyak diangkat emak-emak, harga bahan pokok, biaya hidup, biaya sekolah, biaya kesehatan, itu yang dielukan masyarakat," kata dia.

"Dan perlu satu upaya menangkap aspirasi yang komprehensif sehingga bisa dihadirkan solusi bagi masyarakat," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com