Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Pemberantasan Pencuri Ikan hingga Ambil Alih Saham Freeport

Kompas.com - 16/08/2018, 12:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah langkah tegas yang sudah dilakukan pemerintahannya selama sekitar empat tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-73 proklamasi kemerdekaan RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Apa saja langkah tersebut?

1. Perlindungan hutan dan lahan

"Upaya itu telah membuahkan hasil. Area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar Jokowi.

Jokowi sekaligus mengucapkan rasa terima kasih kepada TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat yang dengan penuh dedikasi, mencegah dan ,melawan ancaman kebakaran hutan.

Baca juga: Presiden Jokowi Klaim Telah Bagikan 5 Juta Sertifikat Tanah ke Rakyat

2. Pemberantasan narkoba

Namun, Presiden mengakui pemberantasan narkoba masih membutuhkan kerja sama seluruh unsur di masyarakat untuk menyelamatkan nyawa anak-anak Indonesia.

3. Menjaga sumber daya alam Indonesia

Jokowi mengatakan, prinsipnya, Indonesia harus berdaulat atas sumber daya alamnya.

Di bidang maritim, pemerintah sudah mengambil langkah tegas dengan mencegah pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Timnas U-16 Masa Depan Sepak Bola Indonesia

Tidak hanya di sektor maritim, ketegasan juga dilakukan pemerintahannya di sektor tambang. Ini terlihat dari pengambilalihan blok migas dari perusahaan multinasional.

"Setelah beberapa dekader berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga- Sanga, Blok Migas Rokan dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," ujar Jokowi.

4. Pemberantasan terorisme

Dalam hal ini, Jokowi mengatakan, pemerintah mendukung sinergi antara Polri, TNI, BIN, BNPT dan seluruh elemen bangsa dalam upaya pemberantasan terorisme.

"Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, pofesionalisme dan kesejahteraan TNI Polri," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com