Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ma'ruf Cawapres, Menggembirakan Sekaligus Menggelisahkan Nahdiyin

Kompas.com - 10/08/2018, 13:58 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, terpilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo menggembirakan sekaligus menggelisahkan nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama.

Di satu sisi, kata Umam, posisi Kiai Ma'ruf akan memberikan banyak manfaat politik dan logistik bagi sel-sel politik NU. Di sisi lain, NU dinilai tidak netral.

"Manuver-manuver politik saat ini mengindikasikan bahwa partai-partai berbasis NU telah secara vulgar memanfaatkan kelembagaan NU sebagai alat deal-deal politik praktis yang bertentangan dengan spirit Khitah 1984," katanya di Jakarta, Jumat (10/8/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi: Maruf Amin Ulama yang Dihormati Umat Islam

Menanggapi dilema itu, menurut Umam, wajar jika mantan Rois Aam PBNU K.H. Mustofa Bisri bersikap tegas untuk meminta K.H. Ma'ruf Amin segera turun dari posisi Rois Aam PBNU.

"Hal ini berpotensi akan merepotkan NU mengingat masuknya Kiai Ma'ruf ke politik praktis akan memaksa NU untuk selalu pasang badan menghadapi serangan-serangan terhadap individu Kiai Ma'ruf," katanya.

Baca juga: Akhirnya, Maruf Amin...

Menurut dia, Kiai Ma'ruf Amin berpotensi diserang dengan isu gratifikasi dan jual beli sertifikasi halal, khususnya terkait dengan impor daging sapi yang sempat menguap sejak diangkat dalam pemberitaan majalah Tempo.

"Oleh karena itu, wajar jika banyak yang menyayangkan bahwa Kiai Ma'ruf yang telah menjadi begawan bangsa, justru bersedia banting setir memasuki ruang politik praktis," kata doktor ilmu politik dari School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Kompas TV Joko Widodo kembali memberikan alasannya memilih Ma'ruf Amin menjadi pasangannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com