Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Sekjen Kemendagri: Saya Dididik Orangtua Bukan untuk Korupsi

Kompas.com - 07/08/2018, 18:42 WIB
Abba Gabrillin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, mengaku pernah menerima uang 500.000 dollar Amerika Serikat. Namun, Diah berdalih bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak berniat untuk korupsi.

Hal itu dikatakan Diah saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (7/8/2018). Diah bersaksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Saya dididik orangtua bukan untuk korupsi. Bisa dilihat riwayat hidup saya," ujar Diah.

Dalam persidangan, Diah mengaku pernah menerima 300.000 dollar AS dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Baca juga: Mantan Sekjen Kemendagri Bantah Terima Tas Hermes dari Keponakan Novanto

Menurut Diah, awalnya dia mau mengembalikan uang itu. Namun, menurut Diah, Irman melarang dan meminta agar Diah menerima saja uang tersebut.

"Irman dengan nada tinggi bilang, 'Jangan dikembalikan, itu sama saja bunuh diri'. Saya ditembak mati pun enggak akan mengaku," ujar Diah.

Selain itu, Diah juga menerima 200.000 dollar AS dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut Diah, seperti sebelumnya, ia juga menolak pemberian itu.

Akan tetapi, menurut Diah, Andi memaksakan agar ia menerima uang tersebut.

"Waktu pamit, uang ditaruh di bawah meja tamu. Dia (Andi) langsung bergegas masuk mobil," kata Diah.

Baca juga: Belum Jadi Terdakwa, Mantan Sekjen Kemendagri Malah Ajukan Pembelaan

Di hadapan majelis hakim, Diah mengatakan bahwa uang 500.000 dollar AS itu belum pernah dia gunakan sama sekali sejak diberikan. Uang itu kemudian baru diserahkan kepada KPK saat dia diperiksa.

"Kondisi uangnya sampai lengket dan susah dihitung. Bank BRI Rasuna Said sampai pinjam mesin hitung Bank BRI Cut Meutia," kata Diah.

Kompas TV Novanto menyebut beberapa nama anggota dpr dari sejumlah fraksi sebagai penerima aliran dana proyek e-KTP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com