PSI: Terjadi Pemborosan Uang Rakyat di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat lewat cara yang mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Aset yang Dibangun dari Uang Rakyat Semestinya Dijaga

Praktik-praktik tersebut, menurut Tsamara, terjadi dalam kurun waktu yang lama lantaran DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan yang mereka pertahankan.

Partai pimpinan Grace Natalie itu menemukan banyak anggota DPR yang diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk.

Misalnya, memanipulasi biaya perjalanan, kunjungan kerja, studi banding, kunjungan kerja, hingga biaya reses.

Baca juga: Sandiaga: Ibu Saya Takut Anaknya Selewengkan Uang Rakyat

Dugaan tersebut muncul lantaran para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil.

Anggota DPR hanya diwajibkan menyerahkan tanda bukti penggunaan biaya.

"Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodasi sistem reimbursement dan biaya 'at cost', para anggota DPR akan terdorong untik memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi," ujar caleg PSI Dini Purwono.

Baca juga: Yusril: Pemprov Bayar Uang Pengembang dari Mana? Pasti, Kan, Uang Rakyat

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukannya single pay.

Lebih jauh, penggerogotan itu terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Baca juga: Sandi: Tenang, Uang Rakyat Kami Gunakan untuk Pembangunan

Tak hanya itu, PSI menduga DPR banyak menerima 'uang siluman' selama penyusunan Undang-undang serta ketika menjalankan fungsi pengawasan.

Hal-hal tersebut, menurut PSI, sebenarnya bisa saja dicegah. Hanya saja selama ini terus dibiarkan lantaran ketiadaan komitmen politik DPR.