Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Minta Saran Ulama soal Pilpres, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kompas.com - 03/08/2018, 16:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tidak mempersoalkan langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta saran kiai terkait Pemilihan Presiden 2019.

PDI-P juga tidak masalah dengan langkah tersebut meskipun PKB merupakan salah satu partai politik pendukung Joko Widodo.

"Ya bagus. Karena PKB kan memang sejarahnya tidak terlepas dari NU, sehingga dialog-dialog dengan kiai, minta petunjuk, ya karakternya memang begitu, demokrasi berdasarkan dengan musyawarah," ujar Hasto saat dijumpai usai melayat almarhum Kiai Haji Yusuf Supendi di Jakarta Timur, Jumat (3/8/2018).

"Jadi nanti mendapatkan arahan-arahan dari para ulama, kiai, itu adalah salah hal yang positif," lanjut dia.

Baca juga: Politisi PKB Sebut Jokowi Belum Peduli pada Pesantren

Hasto menuturkan, PDI-P juga tidak percaya langkah itu merupakan pertanda bahwa PKB ingin keluar dari koalisi pendukung Jokowi. Hasto yakin, PKB komitmen di koalisi Jokowi.

"Enggak ada. Semua partai kan sudah bertemu dengan Pak Presiden. Pertemuannya sangat baik dan semua solid," ujar Hasto.

Diberitakan, Ketua Umum PKB Muahimin Iskandar dijadwalkan bertemu dengan para kiai untuk meminta masukan terkait koalisi di Pilpres 2019, Sabtu (4/8/2018).

Pertemuan dengan para kiai bertujuan untuk menyatukan langkah PKB dengan mandat yang diberikan para kiai kepada Muhaimin.

Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya bisa saja tak lagi mengusung Presiden Joko Widodo jika tak mendapat persetujuan para kiai.

Baca juga: PKB Bisa Tak Usung Jokowi jika Tak Disetujui Para Kiai

Hal itu disampaikan Jazilul ketika ditanyai apakah PKB akan tetap mengusung Jokowi setelah meminta pendapat para kiai itu.

"Karena Cak Imin (Muhaimin) mendapat mandat dari para ulama, (arah koalisi) bisa berubah. Namanya juga mandat," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Kompas TV Namun PDI Perjuangan sudah mengusulkan tiga nama untuk masuk dalam tim pemenangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com