Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Mantan Pejabat Negara Tak Umbar Kritik Lewat Media

Kompas.com - 03/08/2018, 07:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta elite politik, khususnya mantan pejabat negara, untuk tak mengumbar kritik terhadap pemerintah melalui media.

Menurut Wiranto kritik-kritik yang disampaikan lewat media cenderung menimbulkan kegaduhan.

"Kalau mantan pejabat merasa bahwa apa yang dilakukan pejabat penggantinya perlu dikritisi, diberikan saran, masukan, minta waktu ketemu dan sampaikan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada 100 juta warga miskin di Indonesia.

Wiranto bermaksud agar kritikan dan saran yang disampaikan mantan pejabat negara lebih konstruktif bagi pemerintah.

Ia menilai, kritik dan saran yang disampaikan belum didiskusikan bersama dan disebar ke media cenderung bersifat politis.

"Itu namanya kegiatan politis, mesti timbul kegaduhan," kata dia.

Baca juga: Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Wiranto mempersilakan mantan pejabat-pejabat negara menyampaikan kritik dan saran secara langsung ke pemerintah. Ia berharap mereka bisa bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah di bidang-bidang terkait.

"Minta waktu ketemu, bicara dari hati ke hati, 'ini loh pak kurangnya begini, kalau saya dulu begini, kok sekarang begjni, kurang ini kurang itu', begitu," katanya.

"Misalnya saya selesai tugasnya di Menkopolhukam, pejabat pengganti saya. Saya datang ke kantor memberikan saran. Bukan saya memberikan saran lewat media, itu pasti saran berbau politis," sambungnya.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Sebelumnya, SBY mengatakan, orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disepakati dalam pembicaraan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7/2018).

SBY mengatakan, dalam peremuan tersebut diidentifikasi apa saja yang dihadapi rakyat miskin yang menurut dia angkanya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Kompas TV Meski demikian, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih membayangi angka kemiskinan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com