Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: "Pelican Crossing" Sudah Tepat

Kompas.com - 02/08/2018, 19:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bundaran HI dan menggantinya dengan pedestrian light controlled crossing (pelican crossing), adalah langkah tepat.

"Ya, sudah tepat," ujar Jokowi seusai menjajal pelican crossing di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Menurut Presiden, tempat penyeberangan orang berjenis demikian semakin memudahkan masyarakat yang ingin menyeberang jalan.

"Sebetulnya fasilitas pelican crossing ini kan memudahkan masyarakat untuk tidak usah naik tinggi-tinggi," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Anies Jajal Pelican Crossing Bundaran HI

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpendapat bahwa keberadaan JPO di Bundaran HI merusak estetika. Justru, kawasan Bundaran HI menurut Jokowi lebih cantik apabila JPO tak berada di sana.

"Saya melihat dari sisi estetika, jembatan penyeberangan orang kalau di sini secara estetika ya ganggu. Kalau enggak ada kan, waah...lebih cantik, lebih indah Bundaran HI, ini bisa kita lihat ya," ujar Jokowi.

Diketahui, adanya Pedestrian light controlled crossing atau pelican crossing di depan halte Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, ditanggapi beragam oleh warga Jakarta.

Salah satu karyawan Mall Plaza Indonesia, Silvy, mengatakan, keberadaan pelican crossing membantu pengguna jalan yang merasa kesulitan untuk naik ke jembatan penyebrangan orang (JPO).

"Membantu sih, apalagi saya, kan, sudah enggak kuat naik-naik JPO karena saya baru mengalami kecelakaan. Jadi sangat berguna," kata Silvy kepada Kompas.com, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki: Pelican Crossing Tak Akan Timbulkan Kemacetan

Silvy mengatakan, keberadaan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di lokasi pelican crossing juga membantu menertibkan pengendara motor dan mobil yang masih melanggar aturan.

Pendapat berbeda diungkapkan Dimas, karyawan yang bekerja di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin. Ia mengeluhkan harus berjalan sedikit jauh untuk sampai ke kantornya.

"Dulu kan turun langsung masuk kantor saja tuh. Nah sekarang enggak, harus jalan lagi gitu. Jalan sedikit saja sih," tutur Dimas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com