Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Diduga Terlibat Aksi Bom, Polri Koordinasi dengan Aparat Filipina

Kompas.com - 02/08/2018, 11:25 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri menyatakan tengah berkoordinasi dengan aparat keamanan Filipina terkait dugaan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat aksi bom di Filipina.

"Sedang dikoordinasikan," jelas Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Syafruddin menyatakan, koordinasi hingga saat ini masih berlangsung. Selain Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga ikut serta berkoordinasi dengan pihak Filipina terkait dugaan keterlibatan WNI tersebut.

Sebelumnya, diduga ada keterlibatan WNI dalam aksi bom mobil di Lamitan, Basilan, Filipina Selatan, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: KBRI Temui 3 WNI yang Dituduh Terlibat Terorisme di Malaysia

Kabar ini pertama kali diungkap oleh media lokal Filipina, Manila Buletin, yang menyebut bahwa salah satu orang yang tewas dalam insiden tersebut berkebangsaan Indonesia.

Ia adalah pengendara mobil bermuatan bom yang meledak di dekat pos keamanan militer di Lamitan. Insiden yang terjadi sekitar pukul 05.45 waktu lokal itu menewaskan sedikitnya 10 orang dan lima lainnya terluka.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, Polri akan mengecek terlebih dahulu terkait kebenaran kabar itu pada perwakilan Polri di Filipina. Selain itu, ia juga akan mengecek pada pihak Kementerian Luar Negeri.

"Saya belum dapat laporan, nanti akan kami cek untuk bertemu atase polisi di sana atau nanti kami cek juga di Kementerian Luar Negeri," ujar Setyo, di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri tak akan berhenti melakukan pengejaran terhadap jaringan teroris.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com