Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Pertemuan Para Sekjen, Jokowi Ditanyai soal Data Kemiskinan

Kompas.com - 01/08/2018, 22:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para sekjen partai yang bergabung di koalisinya membahas sejumlah isu terkini. Di antaranya yakni masalah kemiskinan yang disinggung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami bertanya dan mengkritisi meminta juga klarifikasi soal angka kemiskinan. Karena kemudian apa yang disampaikan Pak SBY dan Prabowo berbeda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

"Alhamdulilah Pak Jokowi kami tanya dan kritis tetap tersenyum, enggak cemberut. Dengan gaya khasnya yang membuat jadi cair," lanjut Arsul.

Ia mengatakan, selain membahas hal itu, para Sekjen dan Presiden juga membahas sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dibangun.

Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Selain itu, dibahas pula utang luar negeri yang kerap dijadikan senjata oleh oposisi untuk mengkritik pemerintah.

Arsul menambahkan, para sekjen menyiapkan buku kecil yang berisikan data capaian kinerja pemerintah untuk disampaikan kepada publik ihwal kebenaran datanya.

"Kami juga sudah dibuatkan buku kecil yang saya kira tadi malam itu dibawa teman-teman ya. Yang berisi data-data kuantitatif lah programnya apa, kemudian pencapaiannya apa persemester tahun ini. Nah itu ada semua," lanjut dia.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sembilan orang sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Pemilihan Presiden 2019, Selasa (31/7/2018) malam, membahas sejumlah langkah strategis pemenangan Pilpres 2019.

Salah satu yang dibahas ialah kritikan oposisi atas kinerja pemerintah. Hal itu kembali mencuat saat SBY menyebut ada 100 juta orang miskin yang perlu dibantu.

Belakangan, SBY mendetailkan pernyataannya melalui akun twitter miliknya.

Kompas TV Sehari setelah pertemuan antara sekjen 9 parpol dengan Presiden Joko Widodo.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com