Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Yakin JK Tetap Dukung Jokowi meski Tak Jadi Cawapres Lagi

Kompas.com - 29/07/2018, 10:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid meyakini politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo jika nanti tak menjadi cawapres lagi.

Hal itu disampaikan Yusron menaggapi pernyataan Kalla yang menyatakan belum tentu bersama Jokowi di Pilpres 2019 jija nanti tak menjadi cawapres.

"Saya yakin pasti (Jusif Kalla) akan membantu," kata Nusron saat ditemui di Sudirman Central Business District, Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

"Saya optimis Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) itu meski nanti pisah dalam arti tak lagi menjadi wakil, saya kira mereka masih punya hubungan baik dan saling membantu," lanjut Nusron.

Ia mengatakan saat ini Kalla terhalang oleh pembatasan masa jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945.

Kini, Partai Perindo tengan melakukam uji materi terkait hal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) agar Kalla bisa kembali berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2019.

Ke depan, kata Nusron, tak menutup kemungkinan MK bisa mengabulkan uji materi yang diajukan Perindo.

Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan pula Jokowi memilih Kalla sebagai cawapres lantaran bisa melengkapi kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pertama, kata Nusron, Kalla merepresentasikan pemilih di luar Jawa. Kedua, Kalla juga merepresentasikan pemilih muslim karena ia menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan dekat dengan sebagian besar organisasi Islam.

Ketiga, ia menilai Kalla memiliki kecakapan di bidang ekonomi. Namun, Nusron menyatakan hal itu akan berpulang kepada Jokowi sebagai penentunya.

"Tapi handicapnya beliau masalah UUD. Karena itu ketika beliau menyampaikan ke MK ya monggo. Apapun yang terjadi biar MK yang memutuskan," lanjut dia.

Keinginan Kalla mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 bisa gagal jika Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jika hal itu terjadi, ke mana arah dukungan Jusuf Kalla apabila ia tidak menjadi cawapres bagi Jokowi?

"Ah, kita belum tahu, nanti kita lihat siapa calon yang ada," ujar Kalla dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi yang tayang di Kompas TV, Kamis (26/7/2018) malam.

Rosi kemudian bertanya soal kemungkinan Kalla tidak "satu perahu" lagi dengan Presiden Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com