Fadli Zon Kritik Tjahjo yang Kampanye Jokowi Saat Tugas sebagai Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyalahgunakan jabatannya untuk berkampanye untuk Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pernyataan Tjahjo yang mengaku akan mendukung Jokowi itu diucapkan dalam kapasitasnya sebagai menteri saat menghadiri peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang dihadiri ribuan kapala desa di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada Rabu (25/7/2018).

"Menurut saya tidak etis, lah, kalau dalam sepak bola sudah kartu merah itu. Semestinya tindakan Tjahjo Kumolo itu jelas mencoreng pemerintah itu sendiri," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis(26/7/2018).

Fadli menuturkan, tindakan yang dilakukan oleh Mendagri tersebut mencerminan bahwa pemerintah tidak percaya diri untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Baca juga: Mendagri: Dana Desa Itu Bantuan Inisiatif dari Presiden Jokowi

Ini menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Mendagri, menggunakan forum-forum yang dibiayai negara untuk kepentingan politik praktis.

"Sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan forum dengan kepala desa," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Fadli Zon berharap perilaku tersebut harus dicegah untuk menghadirkan pemilu mendatang dapat diselenggarakan dengan jujur dan adil.

"Supaya pemilu kita yang jujur, adil, bersih, demokratis, fair election," ujar Fadli.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dirinya akan tetap memilih Jokowi dalam forum pemerintahan, yang dihadiri sekitar 2.200 kepala desa

Awalnya, Tjahjo bicara soal Yogyakarta yang memiliki banyak wisata kuliner. Kemudian, Tjahjo menyebut mengenai STMJ yang semestinya singkatan untuk "susu, telur, madu, dan jahe", namun diubahnya menjadi "Saya tetap memilih Jokowi".

Baca juga: Mendagri: Saya STMJ, Saya Tetap Milih Jokowi

Tidak hanya itu, Tjahjo juga mengatakan kepada kepala desa yang hadir bahwa bantuan dana desa bisa digelontorkan pemerintah atas jasa Jokowi.

Bahkan, Tjahjo juga mengklaim dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu sebagai bantuan inisiatif dari Jokowi.