PKS Diyakini Tetap Dukung Prabowo meski Tak Dapat Cawapres, asal Ada Konsesi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar berpendapat, peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merapat ke koalisi partai politik pendukung Joko Widodo, sangat kecil.

"Dalam konteks sekarang, agak kecil kemungkinannya PKS ke koalisinya Pak Jokowi," ujar Rully di Kantor LSI Denny JA, bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018).

Alasannya, pertama, PKS dan Gerindra merupakan rekan politik yang sudah lama bekerja sama. Dari sisi chemistry, kedua partai dinilai sudah 'tune in' satu sama lain.

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

Dalam Pilkada serentak 2018, misalnya. LSI Denny JA mencatat, kerja sama kedua parpol itu adalah yang paling banyak dibandingkan parpol lainnya.

"PKS dan Gerindra itu bekerja sama di Pilkada di sembilan provinsi. Belum lagi yang di kabupaten/kota," ujar Rully.

Kedua, PKS adalah pengusung tanda pagar #2019gantipresiden. Meski dalam politik perubahan arah dukungan adalah yang biasa, namun persepsi publik diyakini akan negatif apabila PKS tiba-tiba 'balik badan' mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Rully yakin PKS tetap akan merapat ke kubu Prabowo.

Konsesi politik

Meski demikian, dukungan PKS ini belum tentu berujung pada digaetnya kader PKS menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga: PKS Ancam Pecah Kongsi dengan Gerindra jika Tak Dapat Posisi Cawapres

Sebab, Rully berpendapat, Prabowo Subianto kini masih mempertimbangkan masak-masak siapa yang akan digaetnya menjadi cawapres untuk melawan Joko Widodo.

PKS mendorong sembilan kadernya untuk menjadi cawapres bagi Prabowo. Dua diantaranya yang dianggap paling layak, yakni Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al-Jufri.

Apabila akhirnya Prabowo menggaet sosok di luar kader PKS sebagai cawapres, Rully yakin PKS akan merestui serta merelakannya dengan 'deal' tertentu.

"Kemungkinan besar, konsesi politiknya Prabowo ke PKS besar. Karena PKS ini sudah jadi partner lama yang loyal. Otomatis harus ada konsesi yang minimal seimbanglah dengan cawapres yang seharusnya sudah didapatkan sejak momen Pemilu 2014 lalu," ujar Rully.