Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

Kompas.com - 25/07/2018, 11:27 WIB
PERNYATAAN BERSAMA  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi penyataan bersama seusai bertemu di rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018) malam. Warta Kota/Henry Lopulalan Henry LopulalanPERNYATAAN BERSAMA Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi penyataan bersama seusai bertemu di rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018) malam. Warta Kota/Henry Lopulalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, jika Demokrat dan Gerindra nantinya memutuskan koalisi dalam Pilpres 2019, PAN dan PKS tak punya daya tawar tinggi dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau terjadi koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, yang jadi pemimpinnya, ya Demokrat dan Gerindra karena dia punya daya tawar tinggi," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY: Jalan untuk Koalisi Demokrat-Gerindra Terbuka Lebar

Ada beberapa alasan Demokrat dan Gerindra memiliki daya tawar yang lebih besar. Pertama, koalisi Gerindra dan Demokrat cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres.

Syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sesuai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu.

Pada Pemilu 2014 lalu, Demokrat memperoleh 61 kursi atau 10,9 persen dan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Baca juga: Prabowo: AHY Jadi Cawapres, Kenapa Tidak?

Sementara Gerindra memperoleh 73 kursi atau 13 persen dan 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Jika digabung, Gerindra dan Demokrat memiliki 23,9 persen kursi DPR.

Kedua, kata Hamdi, Prabowo Subianto masih menjadi figur kuat dalam sejumlah survei. Ketiga, Demokrat memiliki elektabilitas dan logistik yang kuat.

Situasi itu, menurut Hamdi, membuat manuver PAN dan PKS menjadi sempit.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

"Nah, tentu PKS dan PAN tidak bisa banyak mengatur, dia enggak akan mudah menyodor-nyodorkan calon wapres, misalnya. Nah, toh begini juga, kalau Demokrat-Gerindra jadi, itu cukup ya. Jadi daya tawar PKS dan PAN kecil sekali," kata dia.

"PKS dan PAN memang bisa tidak punya daya tawar lagi. Mau ngapain dia? Enggak diajak juga enggak papa kok. Nah, jadi PAN dan PKS itu kalau ikut juga belum tentu dia happy sebenarnya, belum tentu senang," sambungnya.

Hasil pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo menghasilkan peluang koalisi kedua parpol.

Kedua pihak akan membahas lebih detail sebelum mengambil keputusan.

Prabowo mengaku tidak masalah jika nantinya nama Agus Harimurti Yudhoyono dibahas sebagai cawapres pendampinginya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X