Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

Kompas.com - 25/07/2018, 11:27 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, jika Demokrat dan Gerindra nantinya memutuskan koalisi dalam Pilpres 2019, PAN dan PKS tak punya daya tawar tinggi dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau terjadi koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, yang jadi pemimpinnya, ya Demokrat dan Gerindra karena dia punya daya tawar tinggi," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY: Jalan untuk Koalisi Demokrat-Gerindra Terbuka Lebar

Ada beberapa alasan Demokrat dan Gerindra memiliki daya tawar yang lebih besar. Pertama, koalisi Gerindra dan Demokrat cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres.

Syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sesuai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu.

Pada Pemilu 2014 lalu, Demokrat memperoleh 61 kursi atau 10,9 persen dan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Baca juga: Prabowo: AHY Jadi Cawapres, Kenapa Tidak?

Sementara Gerindra memperoleh 73 kursi atau 13 persen dan 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Jika digabung, Gerindra dan Demokrat memiliki 23,9 persen kursi DPR.

Kedua, kata Hamdi, Prabowo Subianto masih menjadi figur kuat dalam sejumlah survei. Ketiga, Demokrat memiliki elektabilitas dan logistik yang kuat.

Situasi itu, menurut Hamdi, membuat manuver PAN dan PKS menjadi sempit.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

"Nah, tentu PKS dan PAN tidak bisa banyak mengatur, dia enggak akan mudah menyodor-nyodorkan calon wapres, misalnya. Nah, toh begini juga, kalau Demokrat-Gerindra jadi, itu cukup ya. Jadi daya tawar PKS dan PAN kecil sekali," kata dia.

"PKS dan PAN memang bisa tidak punya daya tawar lagi. Mau ngapain dia? Enggak diajak juga enggak papa kok. Nah, jadi PAN dan PKS itu kalau ikut juga belum tentu dia happy sebenarnya, belum tentu senang," sambungnya.

Hasil pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo menghasilkan peluang koalisi kedua parpol.

Kedua pihak akan membahas lebih detail sebelum mengambil keputusan.

Prabowo mengaku tidak masalah jika nantinya nama Agus Harimurti Yudhoyono dibahas sebagai cawapres pendampinginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com