Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar Tidak Terganggu dengan Manuver SBY dan Partai Demokrat

Kompas.com - 25/07/2018, 13:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya menghormati sikap Partai Demokrat yang diprediksi akan berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Ace mengatakan, Partai Golkar telah berupaya mengajak Partai Demokrat untuk bergabung ke "gerbong" koalisi pengusung Presiden Joko Widodo.

Jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih "gerbong" pesaing, maka Partai Golkar tak mempermasalahkannya. 

"Bagi Partai Golkar, dengan kemungkinan berkoalisinya Partai Demokrat bersama Gerindra tak perlu dirisaukan," kata Ace melalui pesan singkat, Rabu (25/7/2018).

"Sesungguhnya Partai Golkar telah berupaya untuk mengajak Partai Demokrat bersama-sama dengan koalisi Pemerintahan namun Pak SBY memiliki langkah politik sendiri," ujar dia.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

Ace menyatakan bahwa partainya menghormati pilihan politik SBY. Partai Golkar pun tak terganggu dengan langkah SBY, dan tetap fokus memenangkan Jokowi.

"Tentu langkah politik itu harus kami hormati. Kami tetap sangat percaya diri untuk memenangkan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Kami tidak terganggu dengan manuver Partai Demokrat yang akan berkoalisi dengan Pak Prabowo," ujar dia.

Ace menambahkan, Partai Golkar makin yakin memenangkan Jokowi melihat situasi politik yang ada di koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut dia, kondisi pelik mengingat Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional juga menawarkan kadernya menjadi calon wapres pendamping Prabowo.

"Koalisi Partai Demokrat-Partai Gerindra tentu tak mudah untuk mendapatkan dukungan dari PKS dan PAN. Bukankah PKS dan PAN juga menyodorkan kadernya untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo," ucap Ace.

Baca juga: SBY Siap Kerja Sama dengan PAN dan PKS Hadapi Pilpres 2019

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar.

Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun.

"Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY.

Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

Setelah pertemuan ini, SBY mengaku kedua parpol akan melakukan pertemuan-pertemuan lain untuk membahas secara detail dan teknis.

Kedua parpol juga membentuk tim kecil yang akan bertugas menyusun teknis persiapan koalisi kedua partai.

Dalam pertemuan ini, kedua parpol belum membuat kesepakatan soal posisi calon wakil presiden bagi Prabowo.

Namun, SBY memastikan koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra dibangun untuk membawa Prabowo sebagai calon presiden.

Kedua parpol ini secara suara sudah cukup memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

Kompas TV Dalam pertemuan malam ini Prabowo mengatakan tidak ada tekanan dan keharusan dari SBY untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com