Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Idrus Marham, Cawapres Jokowi Belum Mengerucut ke Satu Nama

Kompas.com - 24/07/2018, 16:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, calon wakil presiden bagi Joko Widodo belum mengerucut pada satu nama.

"Saya kira belum. Artinya semua masih kemungkinan-kemungkinan. Semua masih disimulasi sedemikian rupa karena kita ingin pertemuan itu dan kesepakatan itu atau keputusan Presiden Jokowi itu tidak mengganggu soliditas para pendukung yang ada di satu sisi," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Respons Jokowi saat Menerima Usulan Satu Nama Cawapres dari Ketum Parpol

Menurut Idrus, selain faktor soliditas koalisi, ada sejumlah hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penentuan cawapres Jokowi. Misalnya, terkait elektabilitas hingga proyeksi saat menjalankan pemerintahan ke depan.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan koalisi tidak akan buru-buru dalam mengambil keputusan. Apalagi, pendaftaran capres dan cawapres ke KPU baru akan dibuka pada 4-10 Agustus mendatang.

"Jadi memang ini kan waktunya pendaftaran masih Agustus, sehingga sekarang tanggal 24, masih cukup waktu untuk lebih memastikan lagi bahwa ini solid," kata Menteri Sosial ini.

Baca juga: Kata Cak Imin, Koalisi Belum Putuskan Cawapres bagi Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan partai koalisi semalam, juga tidak menyebut bahwa cawapres Jokowi mengerucut ke satu nama.

Ia hanya mengatakan bahwa Jokowi dan koalisi sudah membuat kesepakatan soal cawapres yang akan mendampingi mantan Wali Kota Solo itu.

"Pembicaraannya bulat termasuk juga terkait dengan kesepakatan terkait dengan wapres," kata Airlangga.

Baca juga: Sudah Putus Satu Nama, Cawapres Jokowi Diumumkan di Akhir Pendaftaran

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, koalisi masih memberi kesempatan kepada Jokowi untuk mengambil kesimpulan siapa cawapresnya.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

Keduanya menyebut Jokowi dan enam Ketum parpol koalisi sudah bulat mengenai satu nama yang menjadi cawapres Jokowi. Hanya saja, nama tersebut tidak akan diumumkan dalam waktu dekat.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum parpol pendukungnya dalam sebuah acara makan malam di Istana Bogor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com