Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jamu 6 Ketum Parpol di Beranda Istana Presiden Bogor

Kompas.com - 23/07/2018, 20:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (23/7/2018), melaksanakan santap malam dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukungnya pada pemilihan presiden 2019 mendatang di Istana Presiden Bogor.

Berdasarkan foto yang diambil Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, ketua umum partai politik yang hadir, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Baca juga: Jokowi dan Ketum Parpol Makan Malam di Istana dengan Menu Rendang Koalisi

Pertemuan bersama-sama ini merupakan yang pertama kalinya setelah serangkaian dukungan partai politik yang diberikan kepada Jokowi untuk maju kembali dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Uniknya, santap malam tidak dilaksanakan di ruang makan, melainkan di beranda Istana.

Tempat tersebut sering dijadikan tempat diskusi empat mata Presiden Jokowi dengan kepala negara sahabat. Momen bincang-bincang di beranda itu populer disebut 'veranda talk'.

Baca juga: Jokowi: Kadang Saya Heran, Kenapa Orang Urusi Kantong Saya...

Beranda disulap sedemikian rupa menjadi tempat jamuan makan malam. Sebuah meja makan panjang diletakkan di tengah beranda.

Warna meja yang coklat serasi dengan taplak meja batik dengan warna merah di setiap sisinya yang melintang pada meja.

Saat foto diambil, baru tersaji buah-buahan, air mineral dan segelas jus jeruk.

Baca juga: Jokowi: Dalam 1-2 Pekan Ini Diputuskan Cawapres, Jadi Silakan Bersaing

Tapi Ketua Umum PPP Romahurmziy kepada wartawan sebelumnya mengatakan, salah satu menu santap malam adalah rendang.

Pertemuan yang berlangsung tertutup dari awak media ini berlangsung pada pukul 20.30 WIB. Belum diketahui, apa topik pertemuan kali ini.

Kompas TV Meski demikian, nama Muhaimin Iskandar dianggap kurang memiliki kekuatan politik ketimbang mantan Ketua MK Mahfud MD.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com