JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memaklumi jika ada internal Partai Demokrat yang juga ingin mengusung Presiden Joko Widodo sebagai capres di Pilpres 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PPP Arsul Sani, terkait hasil voting pengurus DPD Partai Demokrat se-Jawa Timur yang sebagian besar mendukung Jokowi dalam forum Rakorda, Sabtu (21/7/2018).
Ia beralasan bahwa sudah ada komunikasi secara intensif antara pihak Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beserta para elite politik Partai Demokrat serta orang-orang terdekat Jokowi, belakangan ini.
Baca juga: Cerita di Balik Dukungan Demokrat Jatim untuk Jokowi di Pilpres 2019
"Itu memang ada komunikasi politik. Jadi wajar saja kalau kemudian di internal Demokrat ada yang menyuarakan agar Demokrat bergabung dengan Pak Jokowi", ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
PPP merupakan salah satu partai dalam koalisi yang mengusung Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2019.
Ketika ditanya mengenai bagaimana pembagian kekuasaan politik jika Demokrat masuk ke dalam koalisi, Arsul hanya bisa memberikan saran terkait teknis pelaksanaannya.
Baca juga: Sekjen DPP Sebut Dukungan Demokrat Jatim ke Jokowi Belum Final
Partainya mengusulkan agar pembagian kekuasaan tersebut dilakukan setelah pemilu legislatif.
Ia menjelaskan bahwa cara tersebut akan membuat pembagian kekuasaan lebih adil, tidak hanya seperti pembagian kue.
"Power sharing itu dilakukan setelah hasil pileg diumumkan. Jadi basisnya adalah kekuatan dari masing-masing anggota koalisi di DPR (sehingga) sumbangannya terhadap dukungan pada politik pemerintahan nantinya di lembaga legislatif", terang Asrul.
Baca juga: PDI-P Terkejut Demokrat Jatim Pilih Jokowi sebagai Capres 2019
Ia mengaku belum bertemu dengan sekjen partai lainnya dalam koalisi untuk membicarakan hal tersebut.
Ia berkilah bahwa saat ini, para sekjen sedang sibuk mengurusi caleg dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pileg mendatang.