Menimang Tokoh Nahdliyin sebagai Cawapres Jokowi

SITUASI politik menjelang batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden semakin menghangat. Menjelang akhir batas waktu 10 Agustus 2018, belum ada satu pun pasangan calon yang mendaftarkan diri.

Jokowi sebagai petahana juga belum mengumumkan calon pendamping dalam Pilpres tahun depan. Meskipun berbagai survei menempatkan Jokowi sebagai kandidat capres paling unggul, pemilihan cawapres menjadi sangat penting karena mencerminkan bagaimana Jokowi mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi.

Survei LSI Denny JA setelah Pilkada Serentak 2018 masih menempatkan Jokowi dengan elektabilitas tertinggi yaitu 49,3 persen, sedangkan gabungan elektabilitas capres lain hanya sebesar 45,2 persen. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa popularitas tagar #2019GantiPresiden naik dari 49,8 persen menjadi 54,4 persen.

Ini menunjukkan bahwa meskipun elektabilitas Jokowi berada di posisi tertinggi, tetap terdapat potensi ancaman jika seluruh kekuatan non-Jokowi bergabung. Pemilihan cawapres menjadi salah satu faktor kunci penentu kemenangan di Pilpres 2019.

Tidak mengherankan jika persaingan untuk menjadi cawapres Jokowi menjadi sangat keras. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin, terbilang paling agresif dan tak malu-malu menawarkan diri.

Cak Imin bahkan menyebut posisi Jokowi akan “bahaya” jika tidak memilihnya sebagai cawapres. Nama-nama lain dari kalangan partai politik adalah Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Selain tokoh-tokoh dari Ketum Partai, banyak nama dari kalangan profesional, birokrat dan ulama yang mengemuka sebagai kandidat cawapres Jokowi.

Setidaknya terdapat 9 nama yang mengemuka yaitu Mahfud MD, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, pengusaha Chairul Tanjung, Ketua MUI Ma'ruf Amin, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB), Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, dan Menko Polhukam Wiranto.

Dari berbagai nama tersebut, terdapat banyak tokoh yang sering diasosiasikan dekat atau mewakili golongan Islam. Cak Imin, Romy, Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Din Syamsuddin, dan TGB adalah nama-nama yang dianggap dekat dengan kalangan Muslim.

Jika Cak Imin dan Romy mewakili partai Islam, maka Mahfud memiliki latar belakang intelektual–cendekiawan dan dekat dengan kaum Nahdliyin. TGB yang menjabat gubernur NTB selama 2 periode adalah Doktor Ilmu Tafsir Al Quran lulusan Al Azhar serta cucu pendiri Nahdhatul Wathan yang merupakan organisasi Islam terpandang di NTB.

Dari beberapa nama tersebut, empat orang di antaranya memiliki latar belakang Nahdliyin atau NU yaitu Cak Imin, Romy, Mahfud MD, dan Ma'ruf Amin.

Siapa pun cawapres yang dipilih Jokowi, maka hendaknya mempertimbangkan keterwakilan suara umat Islam. Hal ini sangat penting mengingat suasana politik akhir-akhir ini banyak diwarnai sentimen SARA dan politik identitas.

Ketika kita berbicara tentang umat Islam Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dari dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Komunitas Nahdliyin memiliki kaitan sangat erat dengan PKB dan PPP.

Meskipun PPP bukan “anak kandung” NU, tetapi banyak pengurus teras PPP adalah kaum Nahdliyin. Sedangkan Muhammadiyah yang secara formal tidak berpolitik sebenarnya memiliki keterkaitan historis dengan PAN karena Amin Rais sebagai pendiri adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Selain PKB, PPP, dan PAN, partai lain yang berbasis Islam adalah PKS.  Strategi memilih cawapres tidak dapat dilepaskan dari pencapaian historis Jokowi pada Pilpres 2014 di Jatim, Jateng dan Jabar.

Tiga provinsi tersebut menjadi sangat penting karena jumlah pemilihnya diperkirakan mencapai 92 juta atau sekitar 46,8 persen dari total pemilih (196,5 juta) pada 2019 nanti.