Wali Kota Manado Minta Pemeliharaan Jalan Nasional Diserahkan ke Pemda

BOGOR, KOMPAS.com - Bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018), menjadi momentum bagi para wali kota untuk mengadu mengenai sejumlah hal.

Salah satunya Wali Kota Manado, Sulawesi Utara Vicky Lumentut. Kepada Presiden Jokowi, ia meminta ada pemindahan wewenang terhadap jalan nasional ke pemerintah daerah.

Berkaca pada jalan nasional di wilayahnya, banyak jalan yang kondisinya tidak baik lagi. Sementara, menunggu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turun dan memperbaiki, rasanya terlalu lama.

"Sementara kalau masalah jalan lubang, masyarakat kan enggak mau tahu, ini jalan siapa. Makanya untuk pemeliharaan, saya minta diserahkan saja ke kota agar kami ini bisa lebih cepat menangani, bisa tambal dulu," ujar Vicky, usai pertemuan.

Baca juga: Airin: Jalan Pusat dan Provinsi Rusak, yang Diprotes Walikota

Selain itu, Vicky juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah mempercepat perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) untuk pemerintah provinsi.

"Saya mengusulkan justru moratorium PNS dibuka, perekrutan CPNS dipercepat ya. Karena kami ini butuh PNS," ujar Vicky kepada wartawan.

Di Pemerintah Kota Manado, misalnya. Apabila tahun 2018 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi tidak segera menetapkan formasi CPNS, maka artinya sudah tujuh tahun ia tidak menerima PNS baru.

Baca juga: Setelah Dana Desa, Muncul Usulan Dana Kelurahan

"Sementara di kami saja setiap tahun ada 150 PNS yang pensiun. Selama ini saya cuma ambil 30 PNS saja," ujar Vicky.

Ia melihat, Presiden Jokowi menyambut baik usulan itu. Ia pun yakin pemerintah akan mempercepat perekrutan PNS tahun ini.

Diketahui, pertemuan Presiden Jokowi dengan para wali kota, Senin ini dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama pada pukul 09.00 WIB, sesi kedua pada pukul 12.00 WIB dan sesi ketiga pada pukul 15.00 WIB.