Menurut Pengamat, Politik Uang Tak Selalu Disebabkan oleh Sistem Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai, sistem pemilihan umum (pemilu) tidak selalu menjadi penyebab timbulnya money politic (politik uang).

Menurut Djayadi, salah satu faktor untuk menekan isu tersebut adalah penegakan hukum.

Hal itu dikatakan Djayadi saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: LSI: Money Politic hanya Pelumas Kemenangan

"Soal korupsi, di Indonesia bukan semata karena sistem pemilu, tapi penegakan hukum dulu," ujar Djayadi.

Menurut Djayadi, berdasarkan data yang ia peroleh, negara dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, tingkat korupsinya lebih sedikit. Sebab, penegakan hukumnya yang baik dan optimal.

Djayadi mengatakan, perlu diperiksa apakah politik uang dalam pemilihan umum terjadi di antara pemilih, atau melibatkan penyelenggara pemilu.

Baca juga: Ketua KPK: Sudah Waktunya Pelaku Money Politic Ditangkap

Jika melibatkan penyelenggara pemilu, maka penegakan hukum lebih tegas perlu dilakukan oleh pengawas atau instansi penegak hukum.

"Kita perlu cek di mana money politic terjadi. Kalau terjadi di penyelenggaranya, berarti problem ada pada bagaimana penegakan hukum dilakukan," kata Djayadi.

.