Studi Tentang Politik Uang di Indonesia Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi tentang politik uang dan jual beli suara di Indonesia masih tergolong sangat minim.

Hal ini diungkapkan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ketika memaparkan disertasinya yang membahas tentang topik tersebut.

Menurut Muhtadi, dalam berbagai studi ilmiah, yang kerap muncul adalah topik mengenai politik uang di negara-negara seperti di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan sedikit di Asia. Adapun Indonesia, kontribusi akademiknya belum menonjol.

Baca juga: Temuan 186 Amplop Berisi Uang di Temanggung, Diduga Politik Uang

"Padahal kalau kita cek secara umum di media, di kliping koran, selalu pembicaraan tentang analisis politik elektoral tidak pernah dilepaskan dari politik uang. Tetapi mengapa sumbangan akademik kita sangat minimal?" kata Burhanuddin di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (9/7/2018).

TRIBUNNEWS/HERUDIN Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi.

Fakta yang terjadi, menurut Burhanuddin, adalah data tentang politik uang di Indonesia tidak sedikit.

Salah satu fakta tersebut, tutur Burhanuddin, terungkap dalam sebuah penelitian terdahulu. Dalam penelitian itu disebutkan, masyarakat Indonesia cenderung lebih terbuka untuk berbicara mengenai uang yang mereka terima saat pemilu.

Baca juga: Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel

"Ini menarik, kalau sudah terbuka dan sebelumnya banyak yang mengatakan masif, mengapa sumbangan akademik Indonesia masih minimal?" tutur Burhanuddin. 

Sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga masyarakat pernah merilis data soal politik uang dan jual beli suara.

Baca juga: Hadiah Rp 5 Juta bagi Warga yang Laporkan Politik Uang

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa studi tentang politik uang dan jual beli suara di Indonesia masih sangat jarang. Kalaupun ada, imbuh Burhanuddin, umumnya datanya bersifat anekdotal.

"Kalaupun toh pakai pendekatan kualitatif sekalipun, umumnya tidak bersifat komparatif. Tidak bisa dibandingkan," sebut Burhanuddin.

Baca juga: JEO Sinyal Pilkada 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019