Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Transisi Perjalanan Haji dari Laut ke Udara

Kompas.com - 20/07/2018, 09:26 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 1979, pemerintah memberlakukan sepenuhnya perjalanan jemaah haji menuju Tanah Suci melalui jalur udara.

Saat itu, pemerintah telah membekukan PT Arafat sebagai penyedia jasa perjalanan haji melalui jalur laut.

Alasan beralihnya perjalanan haji dari laut ke udara karena biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan laut lebih mahal daripada udara. Padahal, waktu tempuh menggunakan kapal laut jauh lebih lama.

Perjalanan haji via laut bisa memakan waktu hampir satu bulan, sementara melalui udara hanya sekitar 9 jam.

Harian Kompas, 18 April 1975, memberitakan, ongkos naik haji (ONH) via udara Rp 690.000 sedangkan ONH kapal laut Rp 795.000.

Ketetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No.12/75 oleh Dirjen Urusan Haji Burhani kepada para calon haji yang mendaftarkan dirinya ke lembaga terkait.

Bagi calon haji yang ingin menggunakan kapal laut, setoran awalnya adalah Rp 75.000. Sementara, bagi jemaah calon haji yang menggunakan pesawat uang mukanya Rp 80.000.

Jemaah yang memilih perjalanan haji via laut akan menghabiskan waktu total 70 hari. Sementara, bagi yang menggunakan jalur udara hanya 35 hari. Faktor ini pula yang menyebabkan lama kelamaan para jemaah memilih jalur udara.

Hal ini menyebabkan PT Arafat mengalami kemunduran.

Sejak 1970 hingga 1975, pemasukan dan keuangan dari PT Arafat tercatat menurun karena perpindahan pilihan jalur yang dipilih jemaah.

Jemaah calon haji menilai, haji udara lebih bisa menghemat waktu dan biaya.

Masalah lainnya, untuk mengangkut barang-barang jemaah haji, Arafat dibebankan maksimal hanya 200 ton. Padahal, kemampuan kapal Arafat lebih dari kapasitas tersebut.

Selain itu, ada persoalan sumber daya, di mana tenaga dan pelaut PT Arafat pindah ke perusahaan lain yang menjanjikan gaji lebih tinggi.

Akhirnya, melalui SK Menteri Perhubungan No SK-72/OT.001/Phb-79 pemerintah meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan hanya menggunakan pesawat udara.

Kompas TV Seusai upacara pelepasan jemaah calon haji menuju Bandara Adi Sumarmo, Boyolali menggunakan bus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com