Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Identitas Akan Tetap Eksis di Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Mudah "Baper"

Kompas.com - 13/07/2018, 04:04 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com -  Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyatakan, fenomena Pilkada Jakarta silam yang memainkan politik identitas untuk merenggut sebanyak-banyaknya suara pemilih di daerah perlu menjadi perhatian di Pilpres 2019 mendatang.

Politik identitas itu harus diakui ada dan tidak usah dibayangkan hilang segera, tapi pertama kita imbau semua pihak jangan baper jangan bawa perasaan ,” ujar Jimly saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

“Saya rasa masih akan ada (politik identitas) cuma kita kelola aja jangan baper ya kenapa? Karena di Amerika saja masih ada,” kata Mantan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca juga: Politik Identitas dan Isu Negatif Diprediksi Menguat pada Pilpres 2019

Jimly berpendapat, ke depan tantangan akan lebih kompleks, rumit, dan dinamis yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.

“Kita harus waspada jangan terlena karena banyak masalah, politik, ekonomi dalam jangka panjang bagus, tapi dalam jangka pendek menengah tidak boleh taken for granted, seakan-akan enggak ada masalah,” ujar Jimly.

Di sisi lain, Jimly meminta kepada semua tokoh apalagi pejabat publik jangan menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik praktis.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

“Itu (politik identitas) sebagai bahasa terbuka di depan publik, sebab semua pejabat publik itu jadi contoh, kemudian diikuti jadi kita seharusnya menggunakan isu-isu dengan bahasa kebangsaan,” kata dia.

Jimly mengatakan, pragmatisme politik demi kemenangan semata, tanpa memikirkan imbasnya terhadap keharmonisan sosio-kultural, adalah ancaman terbesar bagi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.


Kompas TV Imbauan agar tetap menjaga kerukunan selama pilkada di Sumatera Utara terus di suarakan oleh beberapa pihak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com