Politik Identitas dan Isu Negatif Diprediksi Menguat pada Pilpres 2019

Kompas.com - 23/05/2018, 10:33 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pelaksanaan Pilpres 2019 akan diwarnai dengan perang isu negatif dan politik identitas.

Qodari khawatir perkembangan ini akan menguat dan bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

Ia mencontohkan, isu-isu aktual seperti kesenjangan ekonomi, tenaga kerja asing dan hutang negara yang dianggap besar akan berpengaruh terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo selaku petahana.

"Saya melihat faktor isu-isu aktual seperti kesenjangan, TKA, itu punya kaitan yang cukup kuat dengan elektabilitas," kata Qodari dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (23/5/2018).


"Jadi, misalnya ada yang mengatakan banyak TKA dari China itu kecenderungannya mendukung kepada Prabowo, dan sebaliknya yang mengatakan tidak itu mengarah ke Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

Di sisi lain, kata Qodari, sebagian kecil publik juga masih memercayai Jokowi merupakan pendukung Partai Komunis Indonesia, kaki tangan asing, hingga kaki tangan China.

Qodari melihat pertentangan semacam itu akan mengeras pada Pilpres 2019 nanti.

Ia menilai, meskipun publik mengutamakan figur dan kinerja dalam memilih seorang calon, faktor isu-isu negatif juga bisa menjadi faktor dominan yang bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

"Di satu sisi ini karena masyarakat dan juga penggunaan medsos yang membuat isu semacam itu tersebar lebih tinggi intensitasnya. Secara global isu semacam ini kan juga sudah naik, bukan cuma terjadi di Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, Qodari mengimbau agar publik bisa menyikapi secara bijak berbagai isu-isu yang berkembang.

Di sisi lain, ia juga mengimbau agar para calon yang bertarung pada Pilpres 2019 nanti bisa menghindari berbagai blunder yang mengancam elektabilitas. Para calon harus bisa mengelola isu dan persoalan yang ada dengan baik.

"Karena kita melihat ada unsur personal dan unsur emosinya (pemilih) kental sekali. Kalau salah manuver berbahaya," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X