Politik Identitas dan Isu Negatif Diprediksi Menguat pada Pilpres 2019

Kompas.com - 23/05/2018, 10:33 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pelaksanaan Pilpres 2019 akan diwarnai dengan perang isu negatif dan politik identitas.

Qodari khawatir perkembangan ini akan menguat dan bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

Ia mencontohkan, isu-isu aktual seperti kesenjangan ekonomi, tenaga kerja asing dan hutang negara yang dianggap besar akan berpengaruh terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo selaku petahana.

"Saya melihat faktor isu-isu aktual seperti kesenjangan, TKA, itu punya kaitan yang cukup kuat dengan elektabilitas," kata Qodari dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Jadi, misalnya ada yang mengatakan banyak TKA dari China itu kecenderungannya mendukung kepada Prabowo, dan sebaliknya yang mengatakan tidak itu mengarah ke Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

Di sisi lain, kata Qodari, sebagian kecil publik juga masih memercayai Jokowi merupakan pendukung Partai Komunis Indonesia, kaki tangan asing, hingga kaki tangan China.

Qodari melihat pertentangan semacam itu akan mengeras pada Pilpres 2019 nanti.

Ia menilai, meskipun publik mengutamakan figur dan kinerja dalam memilih seorang calon, faktor isu-isu negatif juga bisa menjadi faktor dominan yang bisa mempengaruhi sikap politik masyarakat.

"Di satu sisi ini karena masyarakat dan juga penggunaan medsos yang membuat isu semacam itu tersebar lebih tinggi intensitasnya. Secara global isu semacam ini kan juga sudah naik, bukan cuma terjadi di Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, Qodari mengimbau agar publik bisa menyikapi secara bijak berbagai isu-isu yang berkembang.

Di sisi lain, ia juga mengimbau agar para calon yang bertarung pada Pilpres 2019 nanti bisa menghindari berbagai blunder yang mengancam elektabilitas. Para calon harus bisa mengelola isu dan persoalan yang ada dengan baik.

"Karena kita melihat ada unsur personal dan unsur emosinya (pemilih) kental sekali. Kalau salah manuver berbahaya," kata dia.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X