Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Minta Umat Beragama Tak Terbelah akibat Perbedaan Saat Pilpres

Kompas.com - 11/07/2018, 20:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi penyalahgunaan ajaran-ajaran agama untuk kepentingan politik semata, khususnya pada Pilpres 2019.

Ia mencontohkan, label "koalisi umat" yang pernah bergaung beberapa silam merupakan contoh sikap berpolitik yang tak elok.

"Saya rasa semua umat jangan dipisah-pisah begitu, jangan diadu antara umat dan nasional. Kalaupun ada tiga (jenis koalisi) ya tiga-tiganya umat, jangan dipecah begitu," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jimly, umat beragama, khususnya umat Islam tak perlu dikelompokkan hanya untuk kepentingan politik.

Jimly menegaskan, umat Islam di Indonesia juga sangat beragam. Dengan demikian, Jimly berharap segala perbedaan sikap dihormati.

"Umat Islam pun tidak perlu mengategorikan dirinya sebagai mewakili seluruh (umat beragama lain). Karena umat Islam ini beraneka ragam," ujarnya.

Baca juga: Menag Imbau Perbedaan Sikap Politik Tak Disikapi Berlebihan

Jimly juga menyoroti polemik atas sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan, klaim kandidat didukung para tokoh agama, sementara kandidat lainnya tidak didukung tokoh agama harus dikesampingkan.

Jimly berharap seluruh elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019 tak bermain-main dengan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Yang mendukung Pak Jokowi juga kan ulama, jadi jangan sampai dianggap yang mendukung ulama itu yang mendukung ganti presiden semua, tidak. Itu kan klaim saja," kata Jimly.

Baca juga: Ekspresi Perbedaan Pilihan Politik Harus Utamakan Ketertiban Umum

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus jernih dalam melihat dinamika politik pada Pilpres 2019 nanti. Ia kembali meminta agar para elite politik tak memancing provokasi di kalangan masyarakat.

"Ini masih dinamikanya masih belum jelas, jadi jangan umat dipecah belah, ulama jangan dipersepsi mendukung A, mendukung B," ujar dia.

Kompas TV Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie tak mengkhawatirkan persaingan politik di dalam negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com