Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Targetkan Menang Lebih dari 50 Persen di Pilkada 2018

Kompas.com - 26/06/2018, 20:53 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menargetkan kemenangan lebih dari 50 persen pada Pilkada serentak 2018.

Hal itu diungkapkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

"Setelah melihat ke lapangan dan mempelajari berbagai survei terakhir di berbagai daerah, kami punya harapan semoga tingkat kemenangan partai demokrat di atas 50 persen," kata AHY.

Baca juga: Pengamat: Pertemuan SBY-JK, Supaya Demokrat Gabung Dukung Jokowi

Menurut AHY target tersebut tidak berlebihan, meski pada awalnya partai Demokrat hanya menargetkan kemenangan pada pilkada sebesar 40 persen.

Alasannya, seluruh pasangan calon yang diusung telah berusaha secara maksimal, dengan dukungan tim sukses, relawan dan simpatisan dalam meraih simpati masyarakat.

"Ini menurut saya sesuatu yang insyaAllah dapat kita wujudkan," kata AHY.

Apalagi, kata AHY, partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari partai politik koalisi yang sama-sama mengusung kader partainya.

Baca juga: Demokrat: Pidato AHY Realitas, Tidak Hoaks, Berbeda dengan Mereka yang Senior...

Karenanya partai Demokrat optimistis mampu memenangkan banyak pilkada yang pemungutan suaranya akan digelar esok hari, Rabu 27 Juni 2018 di 171 daerah se-Indonesia.

"Kami punya semangat dan optimisme bahwa tingkat kemenangan di berbagai daerah cukup menjanjikan," kata AHY.

Kompas TV Jokowi mengajak masyarakat ikut mengawasi jika ada oknum TNI-Polri dan BIN yang tidak netral di pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com