Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Zulkifli-Prabowo dan Sinyal Koalisi di Pilpres 2019

Kompas.com - 26/06/2018, 09:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "Pak Prabowo, capres kita...," sapa Ketua MPR Zulkifli Hasan sambil sedikit membungkuk dan menoleh ke arah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo, yang berdiri tepat di samping Zulkifli, membalas sapaan itu dengan sedikit membungkuk pula.

Sontak ucapan Zulkifli disambut sorak tepuk tangan dari sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Tampak hadir Wakil Sekjen PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono.

Saat itu, Zulkifli hendak memberikan keterangan kepada awak media massa terkait pertemuannya dengan Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama sekitar 15 menit, di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Tak banyak yang ia sampaikan dalam pernyatannya itu, selain imbauan soal netralitas aparat negara jelang Pilkada 2018 yang menjadi salah satu poin pertemuan. Zulkifli kemudian memberikan kesempatan berbicara kepada Prabowo.

Baca juga: Prabowo dan Zulkifli Hasan Bertemu, Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilpres 2019

Selama hampir satu jam Prabowo berpidato. Dalam pidatonya itu, Prabowo menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lengkap dengan data dan fakta pendukung yang ia sajikan melalui lembar presentasi Power Point.

Lantas, apakah rangkaian peristiwa tersebut menjadi sinyal atau kemungkinan terbentuknya koalisi antara PAN dan Gerindra?

Pasalnya, hingga saat ini PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang belum mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Di sisi lain, PAN seringkali menunjukkan sikap yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. 

Saat ditemui seusai pertemuan, Zulkifli tak menampik adanya pembicaraan terkait penjajakan koalisi. Meski menjabat sebagai ketua MPR, ia mengaku tak bisa melepaskan posisinya sebagai Ketua Umum PAN. Terutama saat bertemu dengan ketua umum partai lain.

Baca juga: Prabowo: Saya Mohon, TNI-Polri Jangan Jadi Pembela Salah Satu Pihak

"Tadi saya mengundang itu sebagai Ketua MPR, tapi memang enggak bisa lepas juga dari jabatan ketua umum partai. Tentu dalam pertemuamn dengan siapapun tidak terhindarkan bicara soal koalisi dan politik. Kalau antar ketua umum bertemu, pasti bicara (politik)," ujar Zulkifli.

Ia juga tidak membantah saat ditanya apakah sapaannya kepada Prabowo sebagai capres merupakan sinyal PAN akan berkoalisi dengan Gerindra.

Namun, Zulkifli enggan menjelaskan apakah partainya akan mendukung Prabowo sebagai penantang Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Memang capres kan? Ada Pak Prabowo, ada Pak Gatot (Nurmantyo). Tapi kan nanti tentu akan diputuskan bersama koalisi karena syaratnya (presidential threshold) 20 persen," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com