Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Belum Punya E-KTP untuk Pilkada 2018, Harus Bagaimana?

Kompas.com - 23/06/2018, 18:09 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman identitas untuk memperoleh KTP elektronik (e-KTP) sebelum Pilkada 2018.

Ini berlaku bagi mereka yang belum memiliki e-KTP.

Direktur Jenderal (Ditjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, masyarakat diimbau untuk secara proaktif datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data diri.

Baca juga: Jelang Pilkada Jatim, Layanan E-KTP Digelar Nonstop di Surabaya

"Masyarakat belum memiliki KTP elektronik maka langkah pertama masyarakat harus melakukan perekaman. Harus proaktif untuk datang ke dinas dukcapil melakukan perekaman," kata Zudan di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Meskipun demikian, Ditjen Dukcapil juga melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman data ke sejumlah tempat. Zudan memberi contoh antara lain ke lembaga pemasyarakatan.

Zudan mengungkapkan, menjelang Pilkada tahun ini, pihaknya menjemput bola di lapas mulai hari ini hingga awal pekan depan. Masyarakat pun bisa datang ke Dinas Dukcapil pada akhir pekan karena kantor tetap buka.

Baca juga: Kemendagri: Libur Lebaran, Layanan Pengurusan E-KTP dan Dokumen Kependudukan Tetap Buka

"Di lapas, rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan kami lakukan jemput bola," jelas Zudan.

Perekaman data bagi masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik ini bukan hanya untuk persiapan Pilkada. Zudan menyatakan, ini pun berlaku bagi persiapan Pemilu 2019 mendatang.

Ditjen Dukcapil pun akan mendatangi kantor-kantor pemerintahan atau swasta guna melayani para pegawai yang belum memiliki KTP elektronik.

"Juga bisa hubungi kami, kami akan jemput bola, tetapi bisa juga silakan datang ke Dinas Dukcapil pada Sabtu dan Minggu," ungkap Zudan.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com