Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Lulung Mengundurkan Diri Dulu, Baru Berkoar-koar Pindah Partai

Kompas.com - 19/06/2018, 21:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, rencana Abraham Lunggana alias Haji Lulung hengkang dari PPP ke partai politik lain sebenarnya bukanlah hal yang baru.

"Apabila Lulung pindah partai, sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru, karena itu cuma pengulangan sejarah saja," ujar Baidowi melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

Sebab, sebelum menjadi kader PPP, Lulung diketahui pernah menjadi calon legislatif dari partai politik lain dalam Pilkada 2004. Sayangnya, ia tak terpilih.

Baca juga: Lulung Pastikan Dirinya akan Bergabung dengan PAN

Ketika ia masuk menjadi kader PPP, Lulung malah terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pilkada 2009.

Saat menjadi kader PPP, kariernya justru moncer. Ia menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui PPP.

Oleh sebab itu, Baidowi berpendapat, apabila Lulung benar-benar ingin pindah ke partai politik lain, maka lebih baik segera mengundurkan diri terlebih dahulu dari PPP.

"Jika memang dia berjiwa ksatria, ya hendaknya mengundurkan diri, tidak berkoar-koar menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapatkannya melalui PPP. Dalam konteks ini, seharusnya keluar dulu, baru bicara pindah ke partai politik lain," ujar Baidowi.

Baca juga: Wasekjen: Lulung Hanya Cari Pembenaran untuk Hengkang dari PPP

Ia merujuk ke sejumlah tokoh yang hengkang dari partai politik satu ke partai politik lain.

"Sebagiknya gentle seperti yang dilakukan Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura ke Nasdem. Begitu pun Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sebelum pindah ke Partai Berkarya. Kenegaraan Lulung dipertaruhkan di sini, apakah berjiwa besar dan negarawan atau tidak," lanjut dia.

Lulung sebelumnya membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke Partai Amanat Nasional.

Lulung mengatakan kepindahannya ini dikarenakan ia kecewa terhadap PPP yang tidak memberinya posisi.

"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan waktu itu kan dukung Ahok. Saya tidak dukung Ahok makanya saya dipecat oleh PPP (sebagai Ketua DPW DKI). Nah, sekarang harusnya kan sudah selesai Pilkada, direkonsiliasi," kata Lulung ditemui di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018).

Lulung menyebut intrik Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa, harusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursinya di DPRD.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com