Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: Lulung Hanya Cari Pembenaran untuk Hengkang dari PPP

Kompas.com - 19/06/2018, 19:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ahmad Baidowi menganggap Abraham Lunggana alias Haji Lulung hanya mencari-cari alasan untuk hengkang dari PPP.

Pertama, ia menyoroti pernyataan Lulung yang menyatakan bahwa rencana hengkangnya itu lantaran PPP telah meninggalkan umat Muslim. Baidowi membantah anggapan itu.

"Itu hanya klaim Lulung saja untuk mencari pembenaran," ujar dia dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/6/2018).

Baca juga: Lulung Pastikan Dirinya akan Bergabung dengan PAN

PPP kini, lanjut Baidowi, justru semakin dekat dengan akar rumput yang berbasis Islam. Salah satu indikatornya adalah dukungan PPP terhadap program legislasi yang berkaitan dengan umat Muslim di DPR RI.

Kedua, hengkangnya Lulung dari PPP karena tak lagi mendapatkan jabatan sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.

Baidowi menegaskan, jabatan itu tidak diberikan lagi kepada Lulung bukan karena masalah Pilkada DKI 2017.

Baca juga: Sekjen PAN: Dalam Waktu Dekat, Lulung Akan Jadi Kader

Namun, hasil Musyawarah Wilayah PPP DKI Jakarta menetapkan Abdul Azis sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.

"Sedari awal, Lulung adalah loyalis Djan Faridz yang melawan Pak Romi. Kemudian ketika Pak Romi menang secara hukum dan politik, Lulung minta tetap dijadikan Ketua DPW, tentu saja teman-teman PPP yang berjuang di belakang Pak Romi keberatan karena jabatan itu sudah dijabat Abdul Azis," ujar Baidowi.

"Artinya, selaku politisi, Lulung tidak 'gentle' mengakui kekalahan dalam proses politik. Ia hanya menunggu durian runtuh saja," lanjut dia.

Ketiga, sebenarnya kepengurusan PPP saat ini sudah menawarkan sejumlah hal bagi Lulung.

Mulai dari tidak diganti sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, hingga akan dijadikan salah satu pengurus harian DPP PPP yang membidangi pemenangan DKI Jakarta dan Banten.

"Bahkan, Sekjen PPP Arsul Sani sendiri yang menawarkan hal tersebut. Terus terang untuk saat ini kalau jabatan Ketua DPW DKI tidak bisa dipenuhi, karena tidak memungkinkan secara politik atau etika," ujar Baidowi. 

Lulung sebelumnya membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke Partai Amanat Nasional ( PAN).

Lulung mengatakan, kepindahannya ini dikarenakan ia kecewa terhadap PPP yang tak memberinya posisi.

"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan waktu itu kan dukung Ahok. Saya tidak dukung Ahok makanya saya dipecat oleh PPP (sebagai Ketua DPD DKI). Nah, sekarang harusnya kan sudah selesai Pilkada, direkonsiliasi," kata Lulung ditemui di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018).

Lulung menyebut intrik Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa harusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursinya di DPRD.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan, ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com