Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding: Semoga Cak Lontong Berkenan Memaafkan...

Kompas.com - 14/06/2018, 17:39 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meminta maaf kepada komedian Cak Lontong.

Permintaan maaf itu terkait kejadian salah unggah video di akun Twitter milik Karding.

Berikut permintaan maaf yang disampaikan Karding melalui akun Twitter @Kadir_Karding,

Yth sahabatku @cakLontong. Maafkan saya atas kekhilafan dan kesalahan telah mengupload iklan tersebut dan tidak mengecek dan meneliti terlebih dahulu kebenaran dan isi iklan tersebut @C_lontong".

Saat dikonfirmasi langsung, Karding menyatakan telah menghapus unggahan video tersebut dari akun miliknya.

"Semoga Cak Lontong berkenan memaafkan," kata Karding kepada Kompas.com, Kamis (14/6/2018).

Sebelumnya, Karding mengunggah video berisi dukungan Cak Lontong untuk pasangan calon gubernur Jawa Tengah.

Dalam unggahan video itu, Karding memberi tagar #PilgubJateng2018. Bahkan, ia juga menyematkan alamat akun Twitter milik Sudirman Said dan Ida Fauziyah. Keduanya merupakan pasangan calon gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan Kompas.com sore ini, tweet berisi video tersebut telah hilang dari linimasa Karding.

Baca juga: Cak Lontong Somasi Sekjen PKB soal Video Dukungan Pilgub yang Diunggah di Medsos

Cak Lontong ternyata keberatan dengan video unggahan tersebut. Ia menganggap Karding dengan sengaja membuat seolah-olah video tersebut adalah dukungannya kepada pasangan calon gubernur di Jawa Tengah.

Padahal, menurut Cak Lontong, video dukungannya itu dibuat untuk pemilihan gubernur Jawa Timur. Cak Lontong kemudian, melayangkan somasi kepada Karding yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Berikut kata-kata Cak Lontong dalam akun Twitter pribadinya, "Saya kira @Kadir_Karding dengan sengaja telah mengambil rekaman saya yg sebenarnya utk pilgub Jatim. Tapi disalahgunakan untuk pilgub Jateng. Apabila tdk menarik dan meminta maaf, maka tim hukum kami akan melakukan langkah2 hukum yg dianggap perlu"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com