Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden Sebut Kritik AHY soal Daya Beli Tanpa Data Akurat

Kompas.com - 13/06/2018, 18:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono mengenai rendahnya daya beli masyarakat Indonesia tidak didukung oleh data yang tepat.

"Saya sebagai ekonom kalau berbicara itu menggunakan teori dan data-data akurat yang menunjang itu semua. Nah dari hal-hal semacam ini (pernyataan Agus), konteks daya beli yang dimaksud itu tidak ada data-data pendukungnya," ujar Erani kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Sebelumnya, AHY mengatakan bahwa antuasiasme masyarakat mendatangi pasar murah yang digelarnya menunjukkan daya beli masyarakat menurun.

Menurut Erani, kerangka berpikir demikian kurang tepat.

Baca juga: Usai Kritik Jokowi soal Daya Beli Masyarakat, AHY Gelar Pasar Murah

Secara teori, indikator daya beli ada dua. Pertama, apabila pendapatan naik dengan asumsi harga barang tidak naik, daya beli masyarakat pasti meningkat.

Kedua, apabila harga barang meningkat dengan asumsi pendapatan tetap, barulah daya beli masyarakat menurun.

Indikator pertama yakni soal pendapatan, lanjut Erani, erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Apablia pertumbuhan ekonomi baik, otomatis pendapatan masyarakat meningkat dan berujung pada daya beli masyarakat yang baik pula.

"Sekarang kita cek data. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah 2014 itu selalu 5 persen, bahkan ada yang di atasnya, walaupun tipis. Artinya tidak ada intensi pertumbuhan ekonomi menurun sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat turun pula," kata Erani.

Baca juga: AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Inflasi alias peningkatan harga barang, lanjut Erani, juga terkendali selama pemerintahan Jokowi-JK.

Ia mencatat, semenjak 2015 hingga saat ini, inflasi tidak pernah melebihi angka 3,6 persen. Catatan ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan masa sebelum 2015.

"Jadi artinya kalau kita menggunakan data-data ekonomi pendukung tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kesimpulannya tidak ada penurunan daya beli," kata dia.

Erani pun meminta supaya AHY yang menjabat sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat itu untuk melengkapi pernyataannya dengan fakta dan data yang tepat.

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com