Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Terkini Pertarungan di Pilkada Jabar Versi Charta Politika

Kompas.com - 08/06/2018, 04:00 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyani bertarung ketat dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Keduanya meninggalkan dua pasangan lainnya, yakni Hasanuddin-Anton Charliyan dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Belum terlihat keunggulan salah satu pasangan menjelang hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

Hal itu tergambar dari hasil Survei terbaru Charta Politika yang dirilis di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Jika pemilu digelar pada 23-29 Mei 2018, dari 1.200 responden, sebanyak 37,3 persen diantaranya memilih Ridwan-UU.

Sementara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dipilih 34,5 persen responden.

Angka kedua pasangan tersebut masih dalam rentang margin of error plus minus sebesar 2,83 persen atau bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen.

Jadi, tidak ada dari keduanya yang unggul.

Hasil survei, elektabilitas Hasanuddin-Anton hanya 7,8 persen dan Sudrajat-Ahmat Syaikhu hanya 7,6 persen.

Kedua pasangan ini juga tidak bisa diberi peringkat karena masih dalam rentang margin of error.

Dari hasil survei terlihat rendahnya popularitas pasangan Hasanuddin-Anton dan Sudrajat-Syaikhu.

Padahal, mereka termasuk tokoh yang biasa muncul di pemberitaan nasional. Hasanuddin sebelumnya menjabat anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar IX dan Anto adalah mantan Kapolda Jabar.

Adapun Sudrajat adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayjen dan Syaikhu adalah mantan Wali Kota Bekasi.

Sementara popularitas Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar sudah mentok di puncak.

Deddy Mizwar adalah petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur. Sementara Ridwan adalah mantan Wali Kota Bandung yang sering muncul dalam pemberitaan secara nasional.

Baca juga: Survei: Rendahnya Jumlah Publik Jabar yang Kenal Hasanuddin dan Sudrajat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com