Salin Artikel

KSAD Minta PT Pindad Didukung untuk Jadi Lebih Besar

Sayangnya, kata dia, PT Pindad masih memiliki kendala untuk berkembang lebih besar. Kendala itu tak lain adalah persoalan kemampuan modal perusahaan.

"Dari Kementerian BUMN harus memberikan support terkait dengan modal, karena PT Pindad modalnya tertatih-tatih," ujar Mulyono dalam acara pemberian penghargaan kepada Kontingan AASAM TNI AD di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (4/6/2018).

KSAD mengaku sudah bicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait potensi dan masalah PT Pindad. Ia menyarankan, bila Pindad ingin lebih besar, maka diperlukan suntikan dana.

Menurut dia, PT Pindad punya potensi untuk maju karena kebutuhan peralatan persenjataan sangat besar.

TNI AD saja, kata KSAD, membutuhkan 120 juta butir amunisi setiap tahun. Namun, produksi PT Pindad hanya 90 juta butir setahun.

Artinya, ada 30 juta butir amunisi yang belum bisa disediakan PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan TNI AD.

"Untuk saya sendiri saja enggak bisa (memenuhi), apalagi angakatan lain, apalagi kepolisian, apalagi yang lain. Ini saya butuh banyak, peluang bisnis besar, tetapi PT Pindad tidak punya modal," kata dia.

"Belum defisit amunisi TNI AD yang 50 juta butir peluru untuk standby saja, belum operasional, ini juga belum dipenuhi. Jadi kalau (PT Pindad) disuntik dana besar pun enggak akan rugi," ucap Mulyono.

KSAD menegaskan, TNI AD pasti akan mengutamakan produk PT Pindad untuk mendukung industri persenjataan dalam negeri.

Namun, untuk beberapa peralatan yang belum bisa disediakan PT Pindad, maka TNI AD harus mengimpor dari negara lain.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/04/23245631/ksad-minta-pt-pindad-didukung-untuk-jadi-lebih-besar

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke