Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Ada yang Berusaha Pertemukan Saya dengan Pak Jokowi

Kompas.com - 30/05/2018, 18:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengungkapkan, ada pihak yang mencoba mempertemukannya dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, Amien enggan menyampaikan siapa pihak yang dimaksud. Amien Rais juga enggan mengungkapkan hal apa yang diminta dibicarakan dengan Jokowi.

"Sesungguhnya, saya enggak perlu sebut nama-nama siapa. Memang sebulan terakhir ada yang berusaha pertemukan saya dengan Pak Jokowi," kata Amien saat ditemui di acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Amien mengaku tak masalah jika nantinya harus bertemu Jokowi. Namun, ia menolak jika bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan.

Baca juga: Di Depan Amien Rais, Zulkifli Hasan Sebut Jokowi Jadi Presiden karena Reformasi

Menurut Amien, hal itu untuk menghindari kesan bahwa dirinya telah mendukung Jokowi.

"Kalau diundang (ke Istana), saya enggak mau ya. Kan begini, nanti dijungkirbalikkan. '(Seolah) Amien Rais sudah sowan ke Istana, dapat apa dia?'. Saya enggak mau," kata Amien.

Mantan Ketua MPR itu justru meminta Jokowi yang menyambangi kediamannya di Yogyakarta. Amien mengatakan, dia akan menyambut Jokowi dengan senang hati di rumahnya.

Ia berjanji akan mendengar semua yang disampaikan Jokowi dan menanggapinya secara sopan.

"Jadi untuk tambahan, dulu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Bu Ani itu juga pernah datang ke rumah saya. Jadi saya tidak ingin negara besar, keluarga besar ini kemudian retak karena simpang siur," tutur Amien.

"Saya enggak mau (ketemu di Istana). Datang ke Amien Rais, rakyat biasa, enggak ada masalah," ujar dia.

Kompas TV Hal itu disampaikan seusai ia mengikuti proses pencocokan dan penelitian oleh KPU di rumahnya di Yogyakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com