Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Kritik Pertemuan Petinggi PKS dengan Abraham Samad

Kompas.com - 26/05/2018, 09:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PKS Fahri Hamzah mengkritik pertemuan para petinggi PKS dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Ia menilai PKS tak layak bertemu dan menjadikan Samad sebagai calon pemimpin nasional di Pemilu 2019 lantaran pernah menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging.

"Saya masih merekam, saya masih belum terima cara dia memvonis Luthfi, itu aja. Jadi saya punya pandangan itu, saya tidak terima gitu lho dan karena itu saya tidak terima kalau dia yang menjadi calon kami (PKS)," kata Fahri di kediamannya di Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Ia menambahkan, setelah pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Samad, banyak kader yang menyampaikan keresahan kepadanya.

Menurut Fahri, mereka kecewa karena masih banyak yang belum menerima perlakuan Samad terhadap Luthfi yang mereka nilai tak bersalah.

"Saya masih bisa mengatakan kepada dia, cara dia mendelik itu salah. Tapi ya udahlah itu kan urusan pengurus yah, struktur," ujar Fahri.

"Adapun kami ini adalah mengembangkan dilalog saja supaya banyak orang yang terlibat dalam dialog nasional ini sehingga masyarakat juga punya pilihan yang semakin lama semakin banyak," lanjut dia.

Sohibul sebelumnya akan mengajukan nama Abraham Samad kepada Majelis Syuro PKS sebagai calon alternatif yang akan diusung dalam pemilihan presiden 2019.

Hal ini disampaikan Sohibul usai menerima kunjungan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

"Ini kan baru ketemu. Nanti kita sampaikan ke Majelis Syuro," kata Sohibul kepada wartawan, usai pertemuan dengan Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com