Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Aksi Terorisme, JK Minta Publik Jadi Mata dan Telinga Pemerintah

Kompas.com - 15/05/2018, 11:48 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mencegah aksi terorisme di Tanah Air.

"Kita semua harus menjadi mata dan telinga daripada pemerintah untuk jangan terjadi hal-hal seperti itu," kata Kalla di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Menurut Kalla, pencegahan tersebut bisa maksimal dilakukan jika masyarakat bekerja sama dengan pemerintah serta aparat keamanan baik itu Polri dan TNI.

Baca juga: Pasca Bom Surabaya, Kemenpar Yakinkan Pariwisata Indonesia Aman

"Pemerintah, Polisi, TNI, sudah membuat upaya sedemikian rupa, tapi penduduk kita 260 juta tidak semua bisa diawasi, tapi masyakarat lah," kata dia.

Karenanya, Kalla berharap masyarakat pro aktif melaporkan berbagai dugaan tindak pidana terorisme yang akan terjadi di lingkungannya.

"Kita tidak ingin seperti negara komunis saling melapor. Apabila ada kejahatan atau rencana kejahatan haruslah masyarakat sendiri (melapor) mengatasi hal-hal tersebut," kata dia.

Baca juga: Tetangga Sempat Curiga, Pelaku Bom Bunuh Diri Mapolrestabes Surabaya Bawa Ransel Besar

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menegaskan, negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme terjadi di Indonesia.

Selain itu, Jokowi pun memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi teror.

"Saya perintahkan Kapolri untuk tindak tegas, tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan di lapangan untuk menghentikan aksi terorisme ini," ucap Jokowi.

Kompas TV Sejumlah obyek vital diperketat keamanannya menyusul aksi teror dalam dua hari ke belakang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com