Jelang Pemilu, Polri Imbau Tokoh Masyarakat dan Politik Tak Sebar Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 rentan akan potensi polarisasi masyarakat akibat suhu politik yang memanas.

Jika dibiarkan, polarisasi itu akan berujung pada konflik.

Oleh karena itu, Gatot mengimbau agar para tokoh masyarakat, agama dan politik tak menunjukkan sikap atau pernyataan yang memancing kegaduhan lewat ujaran kebencian atau hoaks.

"Jangan lagi tokoh-tokoh malah tambah bikin panas isu-isunya," kata Gatot dalam sebuah diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga: Lawan Hoaks, Aliansi 22 Media Siber Indonesia Luncurkan Cekfakta.com

Gatot menegaskan, agar jangan sampai kontestasi politik mengorbankan negara akibat ujaran kebencian dan hoaks.

Ia mengimbau agar pesta demokrasi dijadikan ajang pertarungan gagasan dan program dari para peserta pemilihan.

Ia juga mengingatkan, agar para elite maupun simpatisan parpol tak melakukan kampanye hitam lewat berbagai media demi menjatuhkan pihak lawan.

Hal itu, kata dia, akan membuat publik sulit berpikir jernih dan semakin terpapar dengan isu provokatif.

Baca juga: Kasus Retweet Berita Hoaks, Fahri Hamzah Siap Taat Hukum jika Dipanggil Polisi

"Kita melihat fenomena post truth, bagaimana berita tidak benar dilepas, tidak ada kontra narasi sehingga opini jadi fakta. Ini kan berbahaya," kata dia.

Di sisi lain, Gatot meminta masyarakat agar tidak gegabah dalam mendistribusikan informasi berantai yang mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan.

Publik harus mencerna dan memilah secara jernih ketika memperoleh informasi.

"Masyarakat kita ini kan kadang-kadang ingin mendahului yang pertama share. Jadi ini satu permasalahan. Apalagi ini berita hoaks, berita yang bisa mengakibatkan adu domba. Berita provokasi ini menggangu persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Langkah strategis

Gatot menjelaskan, Polri telah menyusun langkah-langkah strategis melalui pembentukan Satuan Sugas Nusantara.

Satgas ini ditujukan untuk menekan isu-isu provokatif maupun permainan politik identitas selama proses pemilihan akan berlangsung.