Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo: Ada Ormas Ngakunya Pancasila, tetapi Terselubung Mendongkel Pancasila

Kompas.com - 04/05/2018, 22:42 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengingatkan akan bahaya terorisme dan gerakan ekstremisme di Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat acara Bimbingan Teknik (Bimtek) DPRD se-Indonesia dengan tema "Peran Anggota Legislatif dalam Pemenangan Pilkada, Pileg, dan Pilpres", di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (4/5/2018) malam.

“Di negara kita ada 362.000 ormas baik di tingkat provinsi dan daerah semua mengaku ormas dasarnya Pancasila. Ada ormas ngakunya Pancasila, tapi terselubung mendongkel Pancasila, contoh ormas Gafatar dan ada Ormas Hizbut Tahir Indonesia (HTI),” tutur Tjahjo.

Baca juga: Di Depan 100 Ulama Dunia, Jokowi Singgung Medsos yang Dipakai Sebar Radikalisme

Ia mengaku tidak anti ormas Islam, melainkan memiliki prinsip tegas untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

“Dengan Perppu (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) silakan buat ormas yang berdakwah, tapi prinsipnya jangan punya pikiran mengubah Pancasila, mengubah UUD 1945, dan memecah belah NKRI,” tuturnya.

Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh peserta bimtek anggota DPRD untuk mencermati benih radikalisme dan ekstremisme dalam sebuah ormas yang merubah Pancasila.

“Ini sesuatu yang harus dicermati, NKRI ada karena kemajemukan berbagai suku, agama, ras dan golongan hingga lahirnya NKRI,” jelasnya.

Baca juga: BIN Ingin Masjid Jadi Pusat Peredam Radikalisme dan Intoleransi

“Mosok mau dihancurkan, diporak-porandakan,” tambahnya.

Menurut dia, upaya mencegah terorisme dan ekstremisme bukan tanggung jawab TNI, Polisi, semata, tetapi seluruh elemen bangsa.

Acara bimbingan teknik (bimtek) dibuka secara seremonial oleh Mendagri didampingi ketua acara Ribka Tjiptaning.

Kompas TV Oleh karena itu, Wiranto mengimbau kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu menyesatkan yang tersebar di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com