Keterangan DPR Soal UU Ormas di MK Dinilai Sudah Basi

JAKARTA, KOMPAS. com - Kuasa hukum pemohon uji materi UU Ormas menilai keterangan yang diberikan oleh DPR dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah basi.

Salah satu kuasa hukum pemohon, M Kamil Pasha mengungkapkan, berbagai penjelasan DPR sudah dipatahkan oleh para saksi ahli dari pemohon dalam sidang sebelumnya.

"Terus terang tanggapan dari pihak DPR itu bisa dikatakan out of date," ujarnya usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Misalnya, terkait dengan peran pengadilan yang disebutkan oleh DPR tidak hilang. Sebab, PTUN bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa keputusan pencabutan status ormas oleh pemerintah.

Namun kata Kamil, saksi ahli dari pemohon yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Abdul Chair Ramadhan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Zen Zanibar MZ sudah memberikan penjelasan.

(Baca juga: DPR Minta MK Tolak Seluruh Gugatan UU Ormas)

Menurut Kamil yang mengacu kapada keterangan saksi ahli pemohon, dalam mencabut atau membubarkan ormas harus lewat pengadilan umum, tidak bisa melalui PTUN.

"Karena PTUN itu yang diadili satu, beschikking atau kebijakan pemerintah, yang sifatnya individual konkrit dan terbatas. Sehingga tidak bisa dikatakan PTUN bisa menggantikan peran pengadilan umum," kata Kamil.

"Apalagi ini aspeknya ada hukum pidana di situ. Konsekuensinya jika ormas dibubarkan, pengurus sampai dengan anggota bisa dihukum, ini bahaya banget nih," sambung dia.

DPR menilai dalil-dalil para penggugat undang-undang Ormas hanya asumsi semata. Pijakannya yakni berupa kekhawatiran pemohon terhadap produk hukum tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang mewakili DPR saat membacakan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi UU Ormas di MK.

(Baca juga: DPR Sebut UU Ormas Batasi Pemerintah agar Tak Sewenang-wenang)

DPR juga memohon kepada majelis hakim untuk menimbang berbagai hal. Salah satunya yakni menolak semua gugatan UU Ormas yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat.

Seperti diketahui, beberapa kelompok masyarakat melayangkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) ke MK pada akhir 2017 lalu.

Para pemohon yang menggugat UU Ormas terdiri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Forum Silaturahim Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayahtullah dan Munarman.

Beberapa pasal yang digugat dalam UU Ormas yakni Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2). Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.