Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingatkan Publik untuk Jaga Suhu Politik Jelang Pilpres 2019

Kompas.com - 04/05/2018, 08:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyayangkan aksi persekusi bernuanasa politik saat hari bebas kendaraan atau car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu tak bisa mengekang ekspresi pilihan politik masyarakat.

Namun, ia menegaskan, agar tak ada upaya pemaksaan kehendak terhadap cara berekpsresi terkait pilihan politik. Hal itu demi menjaga suhu politik jelang pendaftaran peserta Pilpres 2019 yang akan berlangsung bulan Agustus nanti.

"Dalam bagian keluarkan ekspresi harus melihat bahwa kita harus hormati hak orang lain yang punya pendapat beda," kata Fritz di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca juga: Istana: Memilih Presiden adalah Kebebasan, Tak Boleh Ada Intimidasi

Menurut Fritz, Bawaslu tak memiliki wewenang menempuh jalur hukum terkait insiden tersebut. Sebab, Bawaslu tak bisa menggunakan Undang-Undang Pemilu dalam peristiwa ini, mengingat tahapan Pilpres 2019 belum dilaksanakan. Sehingga, peristiwa itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran.

"Itu belum dapat dikenakan, karena capres sendiri belum terbentuk. Tapi jangan lupa ada KUHP yang dapat digunakan," ujar Fritz.

Melalui KUHP, aksi itu bisa dikenakan Pasal 335 KUHP. Ini disebabkan terdapat indikasi tindak pidana berupa intimidasi.

"Itu delik umum, sehingga orang yang memaksakan kehendak itu dapat dikenakan pidana. Sehingga saya rasa itu tugas polisi untuk menindak hal tersebut," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di "Car Free Day"

Di sisi lain, Fritz berharap agar kawasan pelaksana hari bebas kendaraan digunakan secara proporsional untuk kepentingan rekreasi, olahraga, dan kegiatan lainnya sesuai peraturan daerah yang ada. Ia ingin seluruh pihak menjaga suhu politik tetap kondusif.

"Itu yang kami tekankan kepada setiap orang bahwa capres belum ada, sehingga proses pendaftaran juga belum ada. Kita semua punya peran untuk menjaga suhu politik agar tidak meningkat," kata dia.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan terjadinya dugaan intimidasi sekelompok orang saat Car Free Day di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com