Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Pidato Soekarno Diajukan Jadi Arsip Warisan Dunia UNESCO

Kompas.com - 17/04/2018, 13:39 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), ANRI, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengajukan tiga arsip pidato Presiden Soekarno sebagai bagian dari warisan dokumenter dunia atau Memory of the World (MoW) UNESCO tahun 2018-2019.

Pidato pertama Soekarno yang diajukan berjudul "Unity in Diversity Asia Africa". Pidato tersebut diucapkan Soekarno pada Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Bandung.

Pelaksana Tugas Kepala LIPI Bambang Subiyanto mengatakan, pidato tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya melawan kolonialisme di Asia Afrika. Soekarno telah membuka cakrawala pemikiran baru di dunia.

“Pergerakan negara-negara Asia dan Afrika ini tidak lepas dari peran Soekarno,” ujar Bambang dalam sambutannya di Auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark)

Selain pidato dalam Konferensi Asia Afrika, pidato-pidato lain Soekarno juga dinilai telah memberikan perubahan signifikan dalam percaturan politik dunia.

Bambang menuturkan, pidato berjudul "To Build The World a New" yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 merupakan gagasan Soekarno yang menyentak dunia.

Kemudian Soekarno juga membacakan pidato berjudul "New Emerging Forces" pada Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Serbia, tahun 1961.

"Pidato-pidato tersebut telah membuka cakrawala pemikiran baru di dunia," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Mego Pinandito mengungkapkan, Soekarno memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban dunia.

Tidak hanya perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai tokoh yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang mengubah dunia.

(Baca juga: E-Gamelan Bakal Dimainkan di UNESCO)

"Beliau dinilai memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban dunia. Tidak hanya perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai tokoh yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang mengubah dunia," kata Mego.

Mego berharap tiga pidato Soekarno tersebut akan diterima sebagai MoW UNESCO pada 2019.

"Kami berharap pengusulan bisa sukses di tahun mendatang. Kemungkinan tahun depan karena tahun ini UNESCO memoratorium seluruh usulan," ucapnya.

MoW adalah salah satu program UNESCO berupa ingatan kolektif dunia yang didorong dari kesadaran akan keadaan pelestarian dan akses terhadap warisan dokumenter di berbagai belahan dunia.

Sampai saat ini, Indonesia berhasil mendapat pengakuan dunia untuk naskah La Galigo, naskah Nagarakretagama, naskah Babad Diponegoro, arsip Konferensi Asia Afrika, arsip restorasi Borobudur, dokumentasi peristiwa tsunami Samudra Hindia, dan naskah cerita Panji.

(Baca juga: Di Tangan Sidik, Gerabah Bayat Naik Kelas dan Raih Penghargaan UNESCO)

Dalam acara tersebut hadir presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Menlu AM Fachir, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, dan rohaniawan Romo Benny Susetyo.

Selain itu, hadir pula politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Charles Honoris, dan Masinton Pasaribu serta sejumlah perwakilan negara sahabat.

Kompas TV Ketua DPR Bambang Soesatyo meresmikan studio musik dan gedung pertemuan musik etnik di Ambon, Maluku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com