Alasan Forum Komunikasi Ustazah Dukung Gatot - Cak Imin Maju Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Ustazah (Fokus) mendeklarasikan dukungan kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres-cawapres di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Koordinator Fokus Ida Mursidah menilai sosok Gatot dan Cak Imin merupakan perpaduan tokoh nasionalis dan religius sehingga dianggap cocok menjadi pasangan capres-cawapres.

"Pak Gatot Nurmantyo dan Pak Muhaimin Iskandar merupakan perpaduan serasi tokoh nasional dan religius dalam memimpin perjalanan kehidupan bangsa," ujar Ida saat deklarasi di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat, Minggu (15/4/2018).

(Baca juga: Pilpres 2019, Forum Komunikasi Ustazah Dukung Gatot - Cak Imin)

Ida mengatakan, sebagai mantan Panglima TNI, Gatot akan memimpin Indonesia dengan kewibawaan, merakyat dan cerdas dalam menghadapi persoalan kebangsaan.

Sementara Cak Imin, kata Ida, merupakan figur yang berasal dari kalangan Nahdliyin yang sangat religius dan cerminan aspirasi umat Islam.

"Pemimpin religius berarti mempunyai sifat, sidik, amanah, tablig dan fathonah. Kriteria pemimpin tersebut akan mewakili aspirasi kaum Islam di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, menurut Ida, pada masa mendatang Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah, gagah dan merakyat dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Ia menilai sosok Gatot dan Cak Imin mampu memahami dan memberikan jalan keluar permasalahan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi.

(Baca juga: Maju Cawapres, Cak Imin Minta Kader PKB Ketuk Hati Masyarakat)

"Pemimpin yang agamis, amanah gagah dan merakyat untuk Indonesia amanah dalam menjalankan tugas kenegaraan, mampu memahami dan memberikan jalan keluar setiap permasalahan bangsa. Memiliki semangat dan fisik yang kuat dalam memikul amanah umat," kata Ida.

Ida pun berharap kepimpinan nasional di masa mendatang mempunyai progam yang fokus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan membuka banyak lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran.

"Pemimpin yang merakyat memahami persoalan kerakyatan seperti persoalan beras, pupuk dan harga pangan," tuturnya.