Bawaslu Minta Jokowi Hentikan Kegiatan Bagi-bagi Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah.

Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Kami harapkan sekarang tidak bagi-bagi sembako," ujar Bagja ketika ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Apalagi, kata Bagja, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia miskin dan butuh bantuan sembako dari Jokowi.

Baca juga : Istana Bantah Kupon Sembako Jokowi Bagian dari Kampanye Pilpres

Menurut Bagja, Jokowi cukup menyampaikan program-program yang telah dilakukan pemerintah selama ini.

"Tapi menyampaikan saja apa yang sudah diwujudkan, misal jalan tol, lalu pelabuhan dan lain-lain," kata dia.

Bagja mengakui, Bawaslu telah mendapatkan laporan masyarakat mengenai pembagian sembako yang dilakukan Jokowi.

"Ini temuan masyarakat dan bukan temuan Panwas. Temuan Panwas, kami belum dapat," kata Rahmat Bagja.

Baca juga : Mensos Heran Program Jokowi Bagi Sembako Baru Dipersoalkan Jelang Pemilu

Saat ini, Bawaslu tengah mengkaji laporan tersebut. "Prinsipnya kan adil dan setara," ucap dia.

Sebelumnya, beredar di media sosial kupon sembako saat Jokowi kunjungan kerja ke Sukabumi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan kupon berstempelkan Polri Resor Sukabumi itu.

Menurut Moeldoko, aparat dilibatkan dalam pembagian sembako untuk menjaga ketertiban.

Moeldoko mengatakan, pembagian sembako sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Biaya sembako masuk dalam anggaran bantuan presiden.