Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Luhut-Prabowo Bahas Sawit, Indonesia 2030, dan Pilpres

Kompas.com - 09/04/2018, 13:26 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan isi pembicaraan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut terjadi di sebuah restoran, di salah satu hotel bintang lima di Jakarta, Jumat (6/4/2018) kemarin.

Menurut Fadli, pertemuan tersebut keduanya membahas kebijakan Uni Eropa terkait penggunaan minyak sawit.

Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari 2018 menyetujui proposal UU energi terbarukan, termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Baca juga : Luhut Senang jika Prabowo Kembali Maju Pilpres Lawan Jokowi

Pelarangan minyak sawit karena Uni Eropa menilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

"Pertemuan antara lain berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh pemerintah soal kelapa sawit ya. Kencangnya Uni Eropa untuk melarang sawit kita yang merupakan bagian dari politik dagang mereka juga," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

"Pak Prabowo kan juga punya networking juga di Eropa untuk mendukung melalui orang-orang simpatisan kita yang pro Indonesia di eropa supaya bisa memberikan dukungan pada sawit kita supaya tidak diperlakukan seperti sekarang ini," tuturnya.

Baca juga : Fadli Zon: Deklarasi Prabowo Jadi Capres 2019 Masih Perlu Konsolidasi

Fadli juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut Luhut menanyakan soal kesiapan Prabowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Dan saya kira jawabannya Pak Luhut juga sepeti yang juga disampaikan, mendukung saja sebagai kolega," kata Fadli.

Selain itu, lanjut Fadli, keduanya juga sempat membahas pernyataan Prabowo yang memprediksi Indonesia bubar tahun 2030 dengan mendasarkan pada karya fiksi "Ghost Fleet".

Menurut Fadli, dengan latar belakang yang sama sebagai tentara, Luhut sangat mengerti bahwa yang disampaikan Prabowo terkati geopolitik dan geostrategi Indonesia ke depannya.

Baca juga : PDI-P Anggap Pertemuan Luhut dan Prabowo Penting untuk Jaga Silaturahmi

"Mereka sama-sama tentara tentu bisa mengerti yang namanya geopolitik, geostrategi ke depan jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meskipun mengambil dari fiksi Ghost Fleet ya, tetapi yang non fiksi juga sebenarnya banyak cuma kita enggak sebutkan saja dari mana," kata Fadli.

Sementara itu, Fadli membantah dalam pertemuan tersebut Luhut mengajak Gerindra untuk berkoalisi mendukung Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa Gerindra akan mengusung platform yang berbeda dari pemerintah. Bahkan ia menyebut beberapa kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

"Kita kan mau mengusung platform yang berbeda, jadi formula yang berbeda dari pemerintah sekarang yang membuat sulit masyarakat dari sisi ekonomi," kata Wakil Ketua DPR itu.

Kompas TV Sohibul Iman menyatakan 11 April mendatang Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai capres.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com