Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Cerita soal Sertifikat Tanah dengan Sisipan Foto Presiden

Kompas.com - 09/04/2018, 11:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

PERANG kata-kata adalah hal umum dalam politik. Yang harus diwaspadai adalah perang kata-kata yang mengandung informasi yang tidak akurat, bisa menjerumuskan persepsi publik.

Adalah politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang membuka front ketika mengatakan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pengibulan.

Menurut Amien, pemberian sertifikat gratis adalah bentuk pencitraan. Faktanya, kata Amien, penguasaan lahan di Indonesia tidak adil. Menurut dia, 74 persen lahan di Indonesia dikuasai segelintir golongan.

“Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa- apaan?"  ungkap Amien Rais, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Bandung Informal Meeting” yang digelar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 18 Maret 2018 lalu.

Hanya butuh satu hari untuk memunculkan reaksi. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan langsung melancarkan serangan balik.

“Jangan asal kritik saja, entar kalau kau jadi pejabat, saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa!"  jawab Luhut tanpa menyebut pernyataannya ini ditujukan kepada siapa. Namun, siapa pun paham siapa yang dimaksud Luhut.

“Perang” berlanjut tapi data tetap tak Jelas

Polemik berlanjut. Amien tak bisa menunjukkan sumber data valid di balik pernyataannya itu. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyebut pernyataan ayahnya berdasarkan data Bank Dunia.

Namun Country Director Bank Dunia di Indonesia  Rodrigo Chaves membantah. Menurutnya, Bank Dunia tidak pernah mengeluarkan data seperti yang disebutkan Amien Rais.

Sementara,  Menteri Luhut juga tak luput dari kritik. Alih-alih menjawab dengan data, pernyataannya dianggap menyerang pribadi Amien.

Dan, masalah tetap tidak terjawab: betulkah lahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang?

Prabowo sebut ketimpangan lahan

Pekan lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengulang kritik Amien. Ia menyebut, angka ketimpangan lebih tinggi. Kata dia, satu persen penduduk Indonesia menguasai 80 persen lahan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com